BANDUNG — Persoalan sampah yang selama puluhan tahun membayangi wilayah Bandung Raya akhirnya menemukan titik terang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama sejumlah kepala daerah sepakat mengoptimalkan pengolahan sampah menjadi energi di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Sarimukti.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Minggu (5/4/2026).
Rakor ini dihadiri sejumlah kepala daerah dari kawasan Bandung Raya dan sekitarnya, serta perwakilan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup.
Dalam pertemuan tersebut, Sarimukti ditetapkan sebagai pusat pengelolaan sampah regional dengan kapasitas awal sekitar 3.700 ton per hari. Angka ini berpotensi meningkat seiring kebutuhan dan pengembangan teknologi pengolahan.
“Ini adalah penyelesaian masalah yang sudah puluhan tahun tidak tuntas. Kita sepakat mengubah sampah menjadi energi listrik,” ujar Dedi.
Menurutnya, proyek ini tidak hanya berfokus pada penanganan limbah, tetapi juga akan terintegrasi dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), sehingga memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus manfaat lingkungan.
Dedi optimistis, dengan sistem terintegrasi tersebut, persoalan sampah di Jawa Barat dapat diselesaikan dalam waktu tiga tahun ke depan.
“Target kita jelas, sampah tidak lagi menjadi masalah, bahkan menjadi sumber energi bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyambut baik langkah strategis ini. Ia menilai kolaborasi lintas daerah menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan lingkungan yang kompleks.
“Ini momentum penting. Sinergi antar daerah dan dukungan pusat akan membuat pengelolaan sampah lebih modern, efisien, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Optimalisasi Sarimukti dinilai sebagai solusi konkret untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir di masing-masing daerah, sekaligus menjawab tantangan peningkatan volume sampah di kawasan perkotaan.
Dengan pendekatan teknologi dan kerja sama regional, pemerintah berharap persoalan klasik ini dapat diubah menjadi peluang baru dalam pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat.
