TASIKMALAYA — Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kota Tasikmalaya masih tertahan di tahap awal. Persoalan klasik berupa keterbatasan lahan menjadi hambatan utama yang belum terpecahkan hingga saat ini.
Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan mengakui bahwa program tersebut masih dalam proses perencanaan lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Fokus pemerintah tahun ini diarahkan pada mekanisme pengadaan lahan yang sesuai dengan regulasi.
“Prosesnya masih di tahap awal. Tahun ini kita fokus pada pengadaan lahan, tapi harus sesuai aturan,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Ia menegaskan, pembangunan fisik belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah menargetkan pematangan lahan rampung pada 2027, sementara konstruksi baru berpotensi dimulai pada 2028.
Kendala utama muncul dari persyaratan luas lahan yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni minimal 7,5 hektare. Hingga kini, belum ada lahan di Kota Tasikmalaya yang memenuhi kriteria tersebut.
Pemkot sendiri telah mengidentifikasi tujuh titik calon lokasi. Namun, penetapan lokasi definitif masih menunggu proses penetapan lokasi (penlok) serta kajian dari pemerintah provinsi.
“Belum ada titik final. Dari tujuh lokasi yang ada, akan dipilih yang paling memenuhi syarat,” jelas Viman.
Di tengah keterbatasan tersebut, program rintisan Sekolah Rakyat tetap berjalan dengan tiga rombongan belajar untuk jenjang SD dan SMP. Untuk keberlanjutan pendidikan, siswa direncanakan melanjutkan ke sekolah serupa di luar daerah, salah satunya di Cirebon.
Wakil Wali Kota Diky Candra menambahkan bahwa usulan tujuh lokasi saat ini masih dalam tahap kajian bersama dinas terkait dan Kementerian Sosial.
Di sisi lain, kalangan akademisi menilai proyek ini tidak boleh berlarut-larut. Asep M Tamam menegaskan Sekolah Rakyat merupakan instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan gratis.
“Ini bukan sekadar program pendidikan, tapi investasi sosial jangka panjang,” ujarnya.
Selain membuka akses pendidikan, Sekolah Rakyat juga dinilai memiliki efek ekonomi turunan, terutama melalui sistem berbasis asrama yang berpotensi menggerakkan sektor lokal.
Namun hingga kini, seluruh rencana masih bergantung pada satu titik krusial: ketersediaan lahan yang memadai. Tanpa itu, ambisi menghadirkan Sekolah Rakyat di Tasikmalaya masih akan tertahan di meja perencanaan.
