BANDUNG – Dalam diskursus fikih kontemporer, status kripto dibedakan menjadi dua fungsi: sebagai mata uang (tsaman) dan sebagai aset/komoditi (sil’ah). Mayoritas ulama, termasuk MUI, mengharamkan kripto sebagai mata uang, namun memperbolehkannya sebagai aset komoditi jika memenuhi syarat tertentu.
1. Dalil Naqli (Al-Qur’an dan Hadits)
Meskipun Al-Qur’an dan Hadits tidak menyebut “kripto” secara spesifik, para ulama menggunakan kaidah qiyas (analogi) terhadap prinsip-prinsip muamalah berikut:
A. Larangan Gharar (Ketidakpastian)
Kripto sering kali memiliki volatilitas harga yang ekstrem dan tidak memiliki aset dasar (underlying asset) yang jelas, sehingga mengandung unsur gharar.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 29)
B. Larangan Dharar (Bahaya/Kerugian)
Jika penggunaan kripto menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat atau mengancam stabilitas ekonomi, maka ia masuk dalam kategori dharar.
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah no. 2341, dishahihkan oleh Al-Albani)
C. Syarat Sahnya Mata Uang (Tsamaniyah)
Ulama mensyaratkan mata uang harus memiliki nilai intrinsik atau jaminan negara (thaman syar’i). Kripto yang tidak diakui negara dianggap tidak memenuhi syarat ini.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli yang mengandung gharar (ketidakpastian).” (HR. Muslim no. 1513)
2. Dalil Akli (Logika dan Maslahat)
Secara rasional, para ulama memberikan beberapa pertimbangan:
1. Volatilitas Tinggi: Harga kripto bisa naik-turun drastis dalam hitungan jam. Ini bertentangan dengan fungsi mata uang sebagai alat tukar yang stabil. Ketidakstabilan ini menimbulkan spekulasi (maysir/judi) daripada investasi produktif.
2. Tidak Ada Underlying Asset: Berbeda dengan emas atau saham yang mewakili aset nyata, banyak jenis kripto tidak memiliki dasar nilai yang jelas, sehingga harganya murni bergantung pada sentimen pasar (pump and dump).
3. Potensi Pencucian Uang: Sifat anonim dalam transaksi kripto memudahkan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang jelas-jelas dilarang dalam Islam karena merusak tatanan sosial (mafsadah).
3. Kesimpulan Fatwa (Referensi MUI)
Berdasarkan Fatwa MUI No. Tahun 2021, diputuskan bahwa:
1. Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya Haram, karena mengandung gharar, dharar, dan bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
2. Penggunaan cryptocurrency sebagai komoditi/aset digital hukumnya Boleh (Mubah), dengan syarat:
* Memiliki underlying asset.
* Memiliki manfaat yang jelas (manfa’ah).
* Tidak digunakan untuk tujuan haram.
* Diperdagangkan di bursa berjangka yang diawasi oleh Bappebti.
Islam sangat terbuka terhadap inovasi teknologi, namun tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian (wara’). Jika Anda ingin berinvestasi di kripto, pastikan memilih aset yang memiliki fundamental jelas, hindari spekulasi berlebihan, dan gunakan platform yang legal serta diawasi oleh otoritas keuangan negara.




