BANDUNG – Banjir yang merendam kawasan Kopo dan Cibaduyut di Kota Bandung pada Selasa (17/11/2026) sore kembali menyingkap rapuhnya sistem pengendalian air di wilayah Bandung selatan. Meski berbagai program normalisasi dan perbaikan drainase kerap didengungkan setiap tahun, genangan air setinggi 50 sentimeter tetap saja melumpuhkan denyut ekonomi dan mobilitas warga setiap kali hujan deras mengguyur.
Kondisi terparah kembali terulang di titik-titik klasik yang seolah tak pernah tersentuh solusi permanen. Di Cibaduyut, genangan memutus kelancaran lalu lintas di sepanjang Jalan Raya Cibaduyut hingga terowongan bawah jalan tol. Sementara di jalur Kopo, air mengepung area sekitar Miko Mall, kolong tol, Situsaeur (Bojongloa Kidul), Kopo Sayati, hingga depan RSUD Bandung Kiwari di Citarip—lokasi layanan publik vital yang seharusnya bebas dari hambatan akses darurat.
Berulangnya bencana hidrometeorologi ini memicu pertanyaan publik mengenai efektivitas tata kelola drainase serta lemahnya koordinasi lintas batas antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung. Air kiriman dari wilayah hulu dan buruknya kapasitas saluran lokal kerap saling berkelindan tanpa penyelesaian komprehensif di lapangan.
Merespons tekanan dan keluhan warga yang terus berulang, Pemkot Bandung bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali meluncurkan wacana proyek infrastruktur skala besar. Pemerintah berencana membangun sodetan baru di kawasan Citarip, menambah saluran pembuangan air di Cibaduyut, serta membangun kolam retensi baru yang disertai kajian hidrologi di Bandung Selatan dan Bandung Timur.
Namun, rencana besar tersebut menuntut kesiapan anggaran yang tidak sedikit, yakni ditaksir mencapai Rp800 miliar hingga Rp1,2 triliun. Dengan skema pembiayaan kreatif (creative financing) yang melibatkan pemerintah pusat dan provinsi, realisasi proyek ini berisiko menghadapi tantangan birokrasi dan waktu pengerjaan yang panjang.
Bagi warga dan pelaku usaha di Kopo maupun Cibaduyut yang merugi setiap kali banjir datang, janji pembangunan infrastruktur senilai triliunan rupiah ini tentu dinanti pembuktiannya. Tanpa pengawasan ketat, percepatan eksekusi, serta penertiban alih fungsi lahan di kawasan hulu, proyek sodetan dan kolam retensi dikhawatirkan hanya akan menjadi wacana jangka panjang sementara warga terus berjibaku dengan genangan.




