JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi makro dan fiskal negara dalam Rapat Paripurna DPR RI bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional, Rabu (20/5/2026).
Di hadapan pimpinan serta anggota DPR, DPD, dan MPR RI, Presiden menegaskan pemerintah tengah menyiapkan fondasi ekonomi nasional yang lebih kuat guna menjaga stabilitas sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
“Hidayahnya, kita dapat menjalankan tugas kenegaraan hari ini dalam suasana yang aman, tenteram, dan damai,” ujar Prabowo membuka pidatonya.
Dalam pemaparan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen. Sementara inflasi diproyeksikan tetap terkendali di level 1,5 hingga 3,5 persen.
Selain itu, nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Adapun tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun dipatok di kisaran 6,5 sampai 7,3 persen.
Di sektor energi, pemerintah menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada level 70 hingga 95 dolar AS per barel. Sedangkan lifting minyak ditargetkan mencapai 934 ribu hingga 977 ribu barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 602 ribu sampai 615 ribu barel setara minyak per hari.
Prabowo menegaskan APBN 2027 akan diarahkan untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional, menjaga disiplin fiskal, sekaligus mendukung berbagai program strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“APBN bukan sekadar angka-angka di atas kertas, tetapi alat perjuangan negara untuk menjaga martabat rakyat,” tegasnya.
Pemerintah juga membidik penurunan tingkat kemiskinan ke kisaran 6 hingga 6,5 persen, serta tingkat pengangguran terbuka pada rentang 4,30 hingga 4,87 persen.
Pidato Presiden kali ini sekaligus mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, kepala negara menyampaikan langsung KEM-PPKF RAPBN dalam sidang paripurna DPR, yang sebelumnya rutin dipaparkan Menteri Keuangan.
