Pemerintah Kabupaten Garut menegaskan arah pembangunan tahun 2027 akan difokuskan pada percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, serta kemudahan investasi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Garut Abdusy Syakur Amin saat membuka Kick Off Meeting Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2027 di Aula Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Kamis (18/12/2025).
Bupati Syakur menekankan pentingnya kesinambungan program pembangunan daerah agar capaian tahun-tahun sebelumnya dapat diperkuat dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Salah satu target utama yang ditekankan adalah penurunan angka pengangguran melalui masuknya investasi produktif ke Kabupaten Garut.
“Fokus kita adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika ekonomi bergerak cepat, maka sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan akan ikut terdorong secara alami,” ujar Syakur.
Ia juga mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor, khususnya pada potensi unggulan Garut seperti pertanian, perikanan, dan peternakan, agar mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pada tahun 2027.
Selain aspek ekonomi, Bupati mengapresiasi keberhasilan implementasi aplikasi Srikandi sebagai indikator kemajuan digitalisasi pemerintahan di lingkungan Pemkab Garut. Menurutnya, transformasi digital harus terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik bagi ASN maupun masyarakat.
Di bidang infrastruktur, Syakur memastikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, termasuk melalui Komisi V DPR RI, guna mempercepat pembangunan fisik di Kabupaten Garut.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Garut Natsir Alwi menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan tahun 2027 mengacu pada RPJMD 2025–2029 dengan tema “Pemerataan Akses Layanan Dasar dan Peningkatan Produktivitas Daerah.”
Natsir menyebutkan, proses perencanaan menggunakan empat pendekatan utama, yakni teknokratik berbasis data, partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan, politis yang selaras dengan arah kebijakan kepala daerah dan DPRD, serta pendekatan top-down dan bottom-up untuk menyinkronkan kebijakan nasional dengan aspirasi daerah.
“Tahap selanjutnya adalah penyusunan rancangan awal yang akan disempurnakan melalui Forum Konsultasi Publik pada Januari mendatang, agar dokumen perencanaan benar-benar aspiratif dan berkualitas,” pungkasnya.
