GARUT – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi tingkat Kabupaten Garut secara daring. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Garut, Senin (16/11/2026), ini dihadiri jajaran Pemkab, camat, hingga kepala desa se-Kabupaten Garut.
Rakor digelar menyusul sejumlah kejadian bencana hidrometeorologi yang terjadi belakangan ini. Bupati meminta seluruh pemangku kepentingan meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah mitigasi sejak dini.
“Saya minta ada kewaspadaan yang lebih ditingkatkan terkait potensi bencana. Camat dan Kades harus sudah mulai melakukan mitigasi di wilayahnya masing-masing,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa upaya pencegahan lebih baik dan lebih murah dibandingkan penanganan setelah bencana terjadi. Karena itu, partisipasi masyarakat diperlukan, termasuk dalam melaporkan kondisi fasilitas publik yang berpotensi mengalami kerusakan.
“Jangan sampai menunggu roboh atau rusak, karena itu biayanya lebih mahal dan menimbulkan kerugian yang sangat besar di masyarakat,” tambahnya.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut, Aah Anwar Saefulah, menjelaskan bahwa musim hidrometeorologi basah telah berlangsung sejak awal November 2026. Berdasarkan data BPBD, dari total luas wilayah Garut sekitar 300 ribu hektare, sebanyak 241.253 hektare masuk kategori bahaya tinggi terhadap tanah longsor.
“Jadi hampir 80 persen lokasi di Kabupaten Garut masuk kategori bahaya tinggi terhadap tanah longsor,” jelasnya. Menghadapi kondisi tersebut, BPBD menilai perlu dilakukan inventarisasi titik-titik rawan bencana berdasarkan kondisi geografis dan geologis.
Upaya mitigasi bencana Garut akan diperkuat melalui pengendalian pemanfaatan ruang, pemantauan stabilitas tanah, konservasi lahan, serta peningkatan kewaspadaan di kawasan berisiko tinggi. Selain tanah longsor, BPBD juga menyoroti potensi banjir di sekitar aliran sungai besar serta cuaca ekstrem berupa angin kencang.
Sebagai langkah antisipasi, Aah menyampaikan sejumlah arahan kepada perangkat daerah hingga pemerintahan desa. Langkah tersebut meliputi peningkatan kesiapsiagaan personel, pemetaan daerah rawan bencana, pemantauan cuaca BMKG, hingga memastikan sistem peringatan dini berfungsi baik.
Selain itu, pembersihan saluran air, normalisasi sungai, perbaikan infrastruktur pengendali banjir, serta edukasi masyarakat juga menjadi prioritas. “Semoga apa yang kita rapatkan hari ini menjadi satu informasi sekaligus forum diskusi untuk mengurangi risiko bencana di Kabupaten Garut,” harap Aah.
Melalui bencana hidrometeorologi Garut yang kian mengintai, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama. Mitigasi bencana Garut pun harus dijalankan dengan tindakan konkret, bukan sekadar wacana, demi keselamatan seluruh warga.




