TASIKMALAYA – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya saat ini berada di ambang krisis akibat kelebihan kapasitas yang ekstrem. Dengan daya tampung ideal hanya 88 orang, lapas tersebut kini dipaksa menampung 431 warga binaan atau hampir lima kali lipat dari batas normal.
Kondisi Lapas Tasikmalaya overkapasitas ini tidak hanya berdampak pada kenyamanan hunian semata. Pengelola kesulitan menjaga keamanan, ketertiban, serta memastikan pelayanan dan program pembinaan bagi para warga binaan tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan ruang.
Berbagai upaya pengurangan kepadatan, seperti pemindahan warga binaan ke Cirebon, Ciamis, Banjar, hingga Bandung, terus dilakukan secara rutin setiap bulan. Namun, langkah tersebut belum menjadi solusi jangka panjang karena lapas tujuan juga mengalami masalah kelebihan kapasitas yang serupa.
Kepala Lapas Kelas IIB Tasikmalaya, Ismet Sitorus, mengungkapkan bahwa penambahan tahanan baru terjadi hampir setiap pekan. Ia menegaskan pemindahan bukan solusi utama karena mayoritas 98 persen warga binaan merupakan warga lokal Tasikmalaya sehingga aspek psikologis dan sosial keluarga harus dipertimbangkan.
Di balik angka 431 tersebut, tersimpan beban sosial yang luar biasa. Keluarga yang harus menempuh jarak ratusan kilometer hanya untuk bertatap muka dengan anggota keluarga mereka yang sedang menjalani pidana menjadi korban tak langsung dari persoalan ini.
Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah daerah segera menyiapkan lahan untuk relokasi atau Pembangunan Lapas Baru Tasikmalaya. Setidaknya dibutuhkan lahan seluas lima hektare agar fasilitas baru mampu menampung lebih dari 1.000 orang serta dilengkapi sarana pengembangan ketahanan pangan.
Lapas Tasikmalaya mengaku telah dua kali melakukan audiensi dengan Bupati Tasikmalaya terkait usulan lahan. Salah satu lokasi yang disorot adalah eks lahan Hak Guna Usaha di wilayah Cineam yang dinilai strategis karena lahannya luas dan dekat dengan fasilitas Brimob.
Sayangnya, komunikasi dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya masih terhambat lantaran permohonan audiensi ke Wali Kota belum mendapatkan jadwal. Sinergi lintas pemerintahan sangat dibutuhkan agar hak para warga binaan untuk dibina secara layak dan manusiawi tetap terpenuhi.
Lapas bukan sekadar tempat hukuman, melainkan ruang pemulihan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Tanpa dukungan lahan yang memadai dari pemerintah daerah, proses pembinaan agar warga binaan siap kembali ke masyarakat akan terus terhambat oleh dinding beton yang terlalu sesak.




