Di era digital, satu kalimat dapat menjadi simbol ketidakpuasan nasional.
Oleh : Syafril Sjofyan , Pemerhati Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78, Sekjen Forum Tanah Air
PERNYATAAN “orang desa tidak punya dolar” mungkin dimaksudkan untuk menenangkan kepanikan publik (pasar) terhadap pelemahan rupiah. Namun secara ekonomi, dampak kurs dolar memang tidak berhenti pada orang yang memegang dolar secara langsung. Ketika nilai tukar rupiah melemah, efeknya bisa menjalar ke harga barang, biaya produksi, hingga daya beli masyarakat desa sekalipun.
Indonesia masih terpengaruh impor minyak dan komponen energi berbasis dolar. Ketika dolar naik, biaya energi meningkat dan bisa mendorong kenaikan harga transportasi serta distribusi barang. Pangan dan pupuk gandum, kedelai, pakan ternak, pupuk, hingga bahan baku industri banyak terkait pasar global. Rupiah melemah membuat harga impor lebih mahal.
Banyak produk rumah tangga memakai bahan baku impor atau mesin impor, sehingga biaya produksi naik. Pelemahan rupiah bisa mendorong inflasi dan suku bunga lebih tinggi, yang akhirnya menekan usaha kecil dan konsumsi masyarakat. Adanya efek psikologis pasar, para pedagang sering menaikkan harga lebih cepat karena khawatir biaya berikutnya ikut naik.
Dalam ekonomi modern, warga desa sekalipun terhubung dengan rantai pasok global memang mungkin tidak menyimpan dolar, tetapi mereka tetap terkena dampak melalui kenaikan harga sembako, ongkos transportasi, dan biaya hidup sehari-hari.
Begitu juga petani dan nelayan mungkin tidak menyimpan dolar di dompetnya, tetapi harga pupuk, BBM, pakan ternak, hingga ongkos distribusi sangat dipengaruhi nilai tukar. Karena itu, sensitivitas publik terhadap kurs bukan semata psikologis, melainkan pengalaman nyata di dapur rumah tangga.
Pemerintah memang perlu menjaga optimisme agar pasar tidak panik. Akan tetapi, komunikasi publik juga perlu menunjukkan empati ekonomi. Masyarakat ingin diyakinkan bahwa negara memahami tekanan yang mereka rasakan, bukan sekadar menyederhanakan persoalan.
Yang dibutuhkan saat ini bukan polemik kalimat, melainkan langkah konkret menjaga stabilitas harga pangan, memastikan distribusi energi tidak terganggu, melindungi daya beli rakyat, serta mengurangi ketergantungan pada impor strategis.
Kekuatan pemerintahan Prabowo tidak hanya diukur dari kemampuannya menenangkan pasar, tetapi juga dari kemampuannya menjaga rasa aman ekonomi rakyat kecil. Sebab bagi masyarakat bawah, pelemahan rupiah bukan angka di layar monitor melainkan harga yang berubah di pasar setiap pagi.
Pelemahan rupiah sebenarnya bukan sekadar isu moneter. Dalam konteks Indonesia, ia selalu menjadi isu ekonomi-politik karena menyentuh tiga hal sekaligus legitimasi pemerintah, stabilitas sosial, dan distribusi beban ekonomi antar kelas.
Isu dolar sangat sensitif karena di Indonesia memiliki memori kolektif terhadap Krisis Finansial Asia 1997. Dalam ingatan publik dolar naik membuat harga naik, harga naik kemiskinan meningkat, ekonomi terguncang selanjutnya stabilitas politik melemah. Karena itu, setiap pelemahan rupiah langsung memiliki dimensi psikologis dan politik, bukan hanya ekonomi teknis.
Jika pemerintah terlalu meremehkan risikonya dianggap tidak peka, kehilangan kepercayaan publik, kelas menengah merasa realitasnya diabaikan. Karena itu lahirnya komunikasi populis seperti “orang desa tidak punya dolar.” Kalimat seperti ini secara politik mencoba memutus hubungan psikologis rakyat dengan gejolak pasar global, membangun narasi ekonomi rakyat, dan menunjukkan bahwa ekonomi domestik tetap kuat. Tetapi masalahnya realitas inflasi sehari-hari sering kali lebih kuat daripada narasi politik.
Pertanyaanya melemahnya rupiah siapa yang paling terdampak? Kelompok bawah terkena dengan kenaikan harga pangan, BBM, pupuk, dan transportasi. Memang sebagian masih punya “mekanisme bertahan”, dengan konsumsi sederhana, ekonomi informal, solidaritas komunitas.
Kelas menengah, kelompok paling tertekan secara politik. Karena mereka punya cicilan, pendidikan anak, biaya kesehatan, gaya hidup urban, tabungan yang tergerus. Ketika rupiah melemah daya beli turun, rasa aman ekonomi hilang, dan kepercayaan kepada pemerintah mulai terkikis. Dalam banyak negara, instabilitas politik justru sering dimulai dari frustrasi kelas menengah, bukan kelas miskin ekstrem.
Masalah utama bukan hanya kurs, tetapi struktur ekonomi Indonesia masih bergantung pada impor energi, bahan baku industri, mesin, komponen teknologi, pangan tertentu. Akibatnya setiap pelemahan rupiah otomatis meningkatkan biaya produksi nasional. Ini disebut imported inflation.
Pemerintah biasanya meredam dampak kurs melalui subsidi BBM, subsidi listrik, bansos, operasi pasar pangan. Secara politik ini penting untuk menjaga stabilitas sosial. Tetapi ada dilema subsidi besar membebani APBN, APBN tertekan memperlemah fiskal, fiskal lemah membuat pasar makin khawatir.
Berbahaya secara politik bukan angka kursnya, tetapi efek psikologis, dan dampak nyata terhadap biaya hidup, kombinasi harga naik, pengangguran, perlambatan ekonomi, dan persepsi elite tidak memahami penderitaan rakyat. Ketika publik merasa “pemerintah hidup di realitas berbeda,” maka legitimasi mulai terkikis.
Keberhasilan pemerintahan Prabowo Subianto akan sangat ditentukan oleh empat indikator. Yakni harga pangan, lapangan kerja, stabilitas energi dan daya beli kelas menengah. Bukan semata angka pertumbuhan ekonomi makro. Karena rakyat jarang merasakan “pertumbuhan 5%”, tetapi langsung merasakan harga beras, cicilan, dan biaya hidup. Dalam politik modern, legitimasi pemerintah tidak runtuh karena statistik semata, tetapi ketika masyarakat merasa pengorbanan makin besar, sementara elite terlihat jauh dari realitas sehari-hari.
Isu kurs rupiah bukan sekadar soal ekonomi moneter. Dalam politik Indonesia, nilai tukar sering menjadi “indikator psikologis nasional”. Ketika rupiah melemah tajam, publik tidak hanya membaca angka ekonomi, tetapi juga membaca kemampuan negara, kekuatan pemerintah, dan arah masa depan ekonomi keluarga mereka.
Kelompok sosial yang paling menentukan stabilitas yakni kelas bawah. Kelompok ini sensitif terhadap harga beras, minyak goreng, gas, BBM, ongkos transportasi. Jika pemerintah masih mampu menjaga bansos, subsidi, stabilitas pangan, maka tekanan politik masih bisa diredam. Tetapi jika harga pangan melonjak, distribusi terganggu, pengangguran naik, maka potensi keresahan sosial meningkat.
Kelas menengah urban, ini kelompok paling strategis secara politik. Mereka aktif di media sosial, membentuk opini publik, memengaruhi media, dan menjadi motor kritik politik. Ketika rupiah melemah cicilan terasa berat, tabungan melemah, PHK meningkat, biaya pendidikan dan kesehatan naik. Kelompok ini bisa berubah dari pendukung pasif menjadi oposisi aktif. Dalam banyak negara, delegitimasi pemerintah sering dimulai dari frustrasi kelas menengah.
Selanjutnya pelaku usaha akan membaca stabilitas kurs, kepastian kebijakan, biaya impor, suku bunga,
dan daya beli masyarakat. Jika rupiah terlalu volatile investasi tertahan, ekspansi bisnis melambat, PHK meningkat. Ketika elite bisnis mulai kehilangan kepercayaan, tekanan terhadap pemerintah bisa datang melalui media, pasar, maupun jaringan politik.
Yang paling berbahaya bukan sekadar ekonomi buruk, tetapi ketika muncul persepsi “elite tidak memahami penderitaan rakyat.” Pernyataan komunikasi yang dianggap meremehkan kondisi rakyat bisa mempercepat kemarahan publik, sinisme, dan delegitimasi moral pemerintah. Di era digital, satu kalimat dapat menjadi simbol ketidakpuasan nasional.
Isu kurs dapat menjadi ancaman politik bukan karena rakyat memahami mekanisme valuta asing, tetapi karena rakyat memahami harga naik, hidup makin berat, dan masa depan terasa tidak pasti. Dalam politik, persepsi ekonomi sering lebih menentukan daripada statistik resmi. Karena itu, keberhasilan pemerintahan ke depan kemungkinan akan ditentukan oleh satu pertanyaan sederhana apakah rakyat masih merasa hidup mereka membaik, atau justru makin sulit?
Majalah Inggris The Economist baru-baru ini menerbitkan artikel yang sangat keras terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dengan judul “Indonesia’s president is jeopardising the economy and democracy”. Artikel itu menilai arah kebijakan pemerintah berisiko terhadap stabilitas ekonomi sekaligus kualitas demokrasi Indonesia
