BANDUNG – Bupati Bandung Dadang Supriatna (KDS) menyatakan Pemerintah Kabupaten Bandung mendukung pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah yang dilakukan DPRD melalui Raperda prakarsa DPRD. Namun, ia menegaskan Raperda prakarsa DPRD Kabupaten Bandung tidak boleh berhenti pada pemenuhan aspek formal dan yuridis semata. Regulasi harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan benar-benar dapat diterapkan.
Pernyataan tersebut disampaikan KDS dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Rabu (23/9/2026), saat menyampaikan pendapat pemerintah daerah terhadap nota pengantar Raperda prakarsa DPRD sekaligus jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Menurut KDS, berbagai pandangan, saran, dan masukan fraksi menjadi bagian penting dalam memperkuat substansi Raperda agar selaras dengan kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Bandung dapat memahami dan menyepakati pentingnya penguatan substansi Raperda,” kata KDS dalam sambutannya. Ia menegaskan, dalam penyusunan sebuah Perda, sejumlah aspek harus menjadi perhatian bersama: kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, keterlaksanaan, hingga kemampuan daerah dalam mengimplementasikan regulasi.
KDS juga menegaskan pemerintah daerah menghargai dan mendukung fungsi DPRD dalam pembentukan Perda. Proses tersebut merupakan bagian dari mekanisme demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Kami berharap pembahasan Raperda prakarsa DPRD ini dapat dilaksanakan secara terbuka, konstruktif, objektif, dan mengedepankan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Yang menarik, KDS meminta agar substansi yang nantinya disepakati tidak hanya memenuhi aspek formal dan yuridis, tetapi benar-benar dapat diterapkan serta memberikan dampak positif. Ia bahkan menyinggung pentingnya produk hukum daerah implementatif agar tidak berakhir sebagai dokumen mati di lemari arsip.
“Produk hukum daerah yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek formal dan yuridis, tetapi juga responsif, implementatif, dan mampu menjawab permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat,” tegas KDS. Seluruh jawaban dan penjelasan pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi akan menjadi bagian dari proses pembahasan Raperda pada tahap berikutnya. KDS berharap seluruh rangkaian pembahasan menghasilkan kesepakatan yang menjadi landasan kuat bagi pembangunan Kabupaten Bandung. Raperda prakarsa DPRD Kabupaten Bandung pun diharapkan tidak sekadar lahir, tetapi hidup dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
