Oleh: Sony Fitrah Perizal, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Jawa Barat
PAGI hari di ruang banyak layar dan lampu, secangkir kopi tubruk terasa sedikit lebih pahit dari biasanya. Bukan karena takaran gulanya yang berkurang, melainkan karena riuh rendah kasak-kusuk politik di Jakarta yang sampai ke telinga.
Isu kekosongan kursi Wakil Presiden—entah karena skenario pengunduran diri atau dinamika politik lainnya—mulai menghangat di meja-meja diskusi para elite. Tentu, ini masih sebatas kalkulasi di atas kertas. Belum terjadi. Namun, dalam politik, bersiap menghadapi segala kemungkinan adalah sebuah keniscayaan.
Mari kita buka kembali kitab suci ketatanegaraan kita: UUD 1945.
Pasal 8 ayat (2) sudah sangat terang benderang mengatur mekanismenya. Jika kursi Wakil Presiden benar-benar kosong, Presiden Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif penuh untuk mengusulkan dua nama calon kepada MPR. Bukan satu, tapi dua. Nantinya, MPR-lah yang akan menggelar Sidang Paripurna paling lambat 60 hari untuk memilih satu di antaranya.
Menariknya, konstitusi dan UU MD3 tidak mengunci Presiden untuk hanya mengambil nama dari partai pengusung. Presiden bebas. Boleh dari dalam partai sendiri, boleh dari koalisi, boleh dari luar koalisi, bahkan boleh dari kalangan profesional non-partai. Asalkan memenuhi syarat Pasal 6 UUD 1945 dan UU Pemilu: WNI sejak lahir, setia pada Pancasila, tidak tersandung kasus korupsi atau pidana berat, sehat jasmani rohani, serta memenuhi batas usia dan pendidikan.
Lalu, jika skenario itu benar-benar terjadi di peta politik November 2026 ini, ke mana arah kompas Presiden Prabowo akan menunjuk?
Jika kita bedah, ada tiga klaster strategis yang sedang menari-nari di benak para pengamat dan elite politik.
Pertama, Klaster “Orang Dalam” Gerindra. Ini adalah langkah paling aman (safe strategy). Memilih loyalis tulen memastikan tidak ada “matahari kembar” di Istana. Nama Sufmi Dasco Ahmad tentu berada di baris terdepan. Sebagai Ketua Harian Gerindra dan Wakil Ketua DPR, kemampuan lobi politiknya sudah teruji. Ada juga faksi muda seperti Mensesneg Prasetyo Hadi atau Menko PMK Sugiono, hingga figur senior yang punya kedekatan personal kuat dengan Prabowo seperti Menhan Sjafrie Sjamsoeddin atau Dedi Mulyadi (KDM).
Kedua, Klaster Akomodasi Koalisi. Ini adalah strategi berbagi kue kekuasaan (cooperative game) demi mengunci mayoritas mutlak di parlemen. Nama Menko Infrastruktur sekaligus Ketum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), santer disebut. AHY punya paket lengkap: muda, berlatar militer, paham birokrasi, dan punya mesin partai. Meski elite Demokrat sempat menyebut AHY fokus menatap kontestasi pasca-era Prabowo, dalam politik, tidak ada yang mustahil. Selain AHY, nama ketua umum partai koalisi seperti Zulkifli Hasan (PAN) atau Bahlil Lahadalia (Golkar) juga masuk dalam radar keseimbangan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
Ketiga, Klaster Rekonsiliasi Nasional. Ini langkah paling berani (grand coalition strategy): merangkul oposisi agar parlemen benar-benar senyap dari kegaduhan. Nama Ketua DPR Puan Maharani langsung mencuat. Beberapa pengamat menilai Puan adalah opsi paling taktis jika Prabowo ingin menarik PDIP masuk ke dalam gerbong pemerintahan. Meski Puan sendiri menanggapi isu ini dengan santai dan meminta publik tak berandai-andai, namanya tetap diperhitungkan. Selain Puan, ada nama Pramono Anung, Ganjar Pranowo, hingga tokoh non-parpol seperti Anies Baswedan dan Mahfud MD—meski dua nama terakhir secara kalkulasi parlemen agak berat karena tidak memegang tiket partai secara langsung.
Pada akhirnya, kombinasi dua nama yang akan disodorkan ke Senayan sangat bergantung pada apa yang paling dibutuhkan Prabowo: konsolidasi internal yang solid, atau kompromi besar-besaran demi stabilitas parlemen.
Namun, di luar segala hitungan matematis politik, ada satu hal yang jauh lebih mendasar bagi kita sebagai rakyat biasa.
Jabatan Wakil Presiden bukanlah sekadar ban serep. Ia adalah pendamping utama kepala negara yang harus siap bekerja keras mengurai benang kusut persoalan bangsa—mulai dari ekonomi, lapangan kerja, hingga kesejahteraan rakyat. Bangsa ini membutuhkan figur yang tidak hanya punya legitimasi politik kuat di mata parlemen, tetapi juga memiliki kompetensi, integritas, dan kapasitas kepemimpinan yang mumpuni.
Siapa pun dua nama yang nantinya dipilih Presiden dan disahkan MPR—jika skenario itu benar-benar terjadi—harapan kita hanya satu: ia harus menjadi sosok yang benar-benar siap bekerja untuk rakyat, bukan sekadar memuaskan dahaga kekuasaan segelintir elite.
Kopi di cangkir hampir tandas. Kini, kita tinggal melihat bagaimana sejarah politik bangsa ini akan ditulis.
