JAKARTA – Jagat politik Tanah Air kembali dibikin heboh dengan pembahasan seputar mekanisme pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, akhirnya buka suara meluruskan aturan main ketatanegaraan terkait hal tersebut pada Kamis (12/11/2026).
Berdasarkan keterangan dalam video siaran Breaking News Metro TV yang juga diunggah melalui akun TikTok resminya, Yusril menegaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak perlu menggelar sidang hanya untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap surat pengunduran diri Gibran. Menurutnya, keputusan seorang pejabat negara untuk berhenti atas kehendak pribadi sudah memiliki kekuatan hukum yang mengikat tanpa membutuhkan pengesahan dari pihak lain.
Menariknya, pakar hukum tata negara ini membandingkan gaya bahasa surat tersebut dengan momen bersejarah lengsernya Presiden ke-2 RI, Soeharto, pada tahun 1998 silam. Yusril mengungkapkan bahwa draf pernyataan berhenti Pak Harto kala itu memang dirinya sendiri yang menyusun. Karena menggunakan frasa “menyatakan berhenti”, maka keputusan itu otomatis berlaku sah secara hukum dan tidak memerlukan consent atau persetujuan parlemen.
Meski tidak ada sidang persetujuan, bukan berarti MPR tidak mengambil langkah apa pun. Yusril menjelaskan, agar proses konstitusional ini berjalan cepat dan tidak berlarut-larut, MPR dalam waktu dekat tetap akan mengadakan sidang khusus. Namun, agenda sidang tersebut semata-mata untuk menyatakan secara resmi telah terjadinya kevakuman atau kekosongan pada jabatan Wakil Presiden.
Setelah status kekosongan kursi RI-2 ditetapkan, MPR akan mengirimkan pemberitahuan resmi kepada Presiden. Selanjutnya, Presiden diminta untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti yang sudah dilengkapi dengan berbagai persyaratannya. Kedua kandidat tersebut nantinya bakal dipilih oleh MPR dalam tenggat waktu selambat-lambatnya 60 hari, merujuk pada mekanisme detail di dalam Ketetapan MPR serta Undang-Undang MD3.
Pernyataan blak-blakan Yusril dalam potongan video bersumber dari Metro TV ini pun langsung menyedot perhatian besar di media sosial. Di platform TikTok, unggahan tersebut terpantau sudah disukai lebih dari 4.790 pengguna, disimpan ratusan kali, dan ramai dibanjiri 443 komentar netizen. Warganet tampak antusias menyoroti panasnya dinamika politik ini, bahkan kolom pencarian ikut diramaikan rasa penasaran publik soal isu pengunduran diri di lingkaran kabinet.
Penjelasan gamblang dari Menko Yusril ini sekaligus menjadi panduan hukum bagi masyarakat agar tidak terjebak spekulasi liar mengenai prosedur konstitusi kursi Wakil Presiden ke depannya.
