Langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menugaskan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) terjun langsung menangani bencana alam di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera mendapat dukungan kalangan dunia usaha.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Andi Yuslim Patawari, menilai kebijakan tersebut sebagai langkah strategis dan progresif di tengah kompleksitas penanganan bencana yang membutuhkan kecepatan, koordinasi, dan ketegasan birokrasi.
“Pelibatan IPDN bukan kebijakan simbolik. Ini langkah konkret untuk memperkuat kapasitas negara di lapangan,” kata Andi dalam keterangan pers, Senin, 12 Januari 2026.
Menurutnya, praja IPDN memiliki keunggulan dalam pemahaman tata kelola pemerintahan, manajemen lapangan, serta koordinasi lintas sektor—kompetensi yang krusial dalam situasi darurat bencana.
Andi menegaskan, kehadiran IPDN dapat membantu pemerintah daerah mempercepat proses tanggap darurat, mulai dari pendataan korban, pemetaan kerusakan infrastruktur dan permukiman, hingga penyiapan dasar kebijakan pemulihan pascabencana.
“Data yang akurat dan cepat adalah fondasi kebijakan. Tanpa itu, penanganan bencana rawan salah sasaran,” tegasnya.
Selain fungsi teknis, Andi juga menyoroti peran IPDN dalam memperkuat orkestrasi antarinstansi, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, BPBD, TNI-Polri, tenaga kesehatan, hingga relawan. Dengan koordinasi yang rapi, distribusi bantuan dinilai lebih tertib dan efektif.
“Dalam kondisi krisis, pelayanan publik tidak boleh lumpuh. IPDN membantu menjaga roda administrasi tetap berjalan, termasuk pengelolaan posko pengungsian dan layanan darurat warga,” ujarnya.
Lebih jauh, Andi menekankan bahwa penanganan bencana tidak bisa dilepaskan dari aspek pemulihan ekonomi. KADIN, kata dia, siap menggerakkan dunia usaha untuk terlibat aktif melalui bantuan kemanusiaan dan dukungan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak, khususnya di wilayah Sumatera.
“Bencana tidak hanya menghancurkan fisik, tapi juga memukul ekonomi lokal. Pemulihan ekonomi harus menjadi agenda utama setelah tanggap darurat,” katanya.
Ia juga menilai, keterlibatan IPDN memiliki dampak jangka panjang dalam memperkuat sistem kebencanaan nasional sekaligus menjadi laboratorium lapangan bagi praja sebagai calon aparatur negara.
“Kebijakan ini menunjukkan negara hadir, bukan hanya lewat anggaran, tapi melalui kerja nyata di lapangan. Ini contoh penanganan bencana yang terintegrasi dan berwibawa,” pungkas Andi.
