Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop & UKM) Ferry Juliantono berjanji menyiapkan solusi konkret terkait persoalan lahan yang menghambat pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di di berbagai daerah. Salah satu yang ia sorot adalah di daerah Lampung.
Komitmen tersebut disampaikan Ferry di sela Malam Anugerah Hari Ulang Tahun ke-6 Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Hotel Horison Ultima Ratu, Serang, Banten, Minggu (8/2/2026) malam.
“Kami akan menyiapkan rumusan solusi terkait penyelesaian masalah tanah koperasi Merah Putih di Lampung. Prinsipnya, pemerintah pusat ingin memastikan program ini berjalan tanpa hambatan administrasi maupun konflik di lapangan,” tegas Ferry.
Lampung saat ini tercatat sebagai provinsi dengan capaian pembentukan KDMP tertinggi secara nasional. Berdasarkan data 2025–2026, sebanyak 2.651 koperasi desa/kelurahan telah terbentuk melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dan resmi berbadan hukum, atau mencapai 77,33 persen dari target nasional.
Sejumlah provinsi lain, termasuk Jawa Tengah dan Jawa Barat terus di geber. Pemerintah daerah pun mulai bergeser dari tahap legalisasi menuju penguatan operasional dan pengembangan unit usaha koperasi.
Rata-rata pembangunan gerai fisik koperasi, berukuran sekitar 20 x 30 meter. Gerai ini dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi desa dengan tujuh unit usaha utama, mulai dari apotek, klinik kesehatan, simpan pinjam, sembako, pergudangan atau cold storage, logistik, hingga kantor layanan koperasi.
Pendanaan koperasi menggunakan skema pinjaman produktif, bukan hibah, dengan nilai Rp3–5 miliar per unit. Sistem pengelolaan juga didorong berbasis digital guna menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan.
Program KDMP turut terintegrasi dengan kebijakan nasional, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang telah menyerap ribuan tenaga kerja lokal.
Meski demikian, Ferry mengakui implementasi di lapangan masih dihadapkan pada persoalan krusial, terutama status dan ketersediaan lahan. Sejumlah desa kesulitan menyediakan lahan strategis, sementara di beberapa wilayah muncul penolakan warga karena rencana pembangunan KDMP berada di atas fasilitas umum.
Selain itu, penggunaan lahan milik pemerintah daerah maupun kementerian memerlukan mekanisme sewa sesuai regulasi, yang berpotensi memperlambat realisasi pembangunan.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah pusat dan daerah tengah menyinkronkan data lahan melalui sistem digital nasional, termasuk portal Agrinas, guna memastikan validasi aset dan mencegah tumpang tindih kepemilikan.
Ferry menegaskan, penyelesaian masalah lahan menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih benar-benar berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi desa.
Dalam Acara Malam Anugerah JMSI, Menkop & UKM, Ferry Juliantono bersama tokoh nasional dan daerah lain dianugerahi Golden Leader setelah serangkaian kurasi yang dilakukan oleh panitia.
