JAKARTA – Di tengah ketatnya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira atau Kang Adhit justru membawa gagasan baru terkait strategi percepatan pembangunan daerah.
Dalam forum diskusi strategis di Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kang Adhit memperkenalkan konsep “Akupuntur Policy” sebagai pendekatan presisi untuk mengurai hambatan pembangunan yang selama ini memperlambat program pemerintah.
Forum yang dipimpin langsung Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman itu menjadi ruang bagi pemerintah daerah menyampaikan tantangan riil yang terjadi di lapangan. Di hadapan peserta forum, Kang Adhit menegaskan bahwa tantangan terbesar pembangunan hari ini bukan semata keterbatasan anggaran, melainkan tersendatnya implementasi kebijakan akibat persoalan birokrasi dan koordinasi.
“Pembangunan daerah sering kali tersendat bukan karena tidak ada program atau tidak ada anggaran, tetapi karena adanya bottleneck kebijakan yang tidak cepat diselesaikan. Ini yang harus dibongkar,” ujar Kang Adhit.
Ia menjelaskan, konsep “Akupuntur Policy” lahir dari kebutuhan pemerintah daerah untuk tetap bergerak di tengah era disiplin fiskal. Menurutnya, pola pembangunan ke depan tidak lagi bisa bertumpu pada pendekatan konvensional yang mengandalkan ekspansi anggaran besar, tetapi harus fokus pada efektivitas intervensi kebijakan.
Konsep tersebut diibaratkan seperti metode akupuntur dalam dunia medis: menemukan titik utama penyebab gangguan, lalu melakukan intervensi secara presisi agar dampaknya terasa secara menyeluruh.
“Kalau titik hambatan utamanya bisa dibuka, maka program lain akan ikut bergerak. Jadi bukan soal membelanjakan anggaran sebesar-besarnya, tetapi memastikan kebijakan tepat menyasar sumber masalah,” katanya.
Kang Adhit juga menyoroti masih lemahnya sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah yang kerap membuat program strategis nasional berjalan lambat di tingkat implementasi. Ia menilai KSP memiliki posisi strategis untuk menjadi penghubung penyelesaian masalah lintas sektor dan lintas kementerian.
Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan ruang koordinasi yang cepat agar berbagai persoalan administratif maupun regulasi tidak berlarut-larut dan menghambat pelayanan kepada masyarakat.
“Daerah butuh solusi yang cepat dan konkret. Jangan sampai masyarakat menunggu terlalu lama hanya karena proses birokrasi yang berputar-putar,” tegasnya.
Kang Adhit berharap pendekatan tersebut dapat menjadi model kolaborasi baru antara pusat dan daerah dalam mendukung agenda pembangunan nasional Presiden Prabowo Subianto melalui visi Asta Cita. (GaR)
