Politik dan Pemerintahan

KDS ke Kades: Jangan Takut Kelola Anggaran, Aman Selama Sesuai Aturan!

×

KDS ke Kades: Jangan Takut Kelola Anggaran, Aman Selama Sesuai Aturan!

Sebarkan artikel ini
Bupati Bandung Dadang Supriatna saat membuka Seminar Pencegahan Korupsi Tingkat Desa di Gedung Budaya Soreang.
Bupati Bandung Dadang Supriatna saat membuka Seminar Pencegahan Korupsi Tingkat Desa di Gedung Budaya Soreang.

BANDUNG – Bupati Bandung, Dadang Supriatna (KDS), menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi desa Kabupaten Bandung harus dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Seminar Pencegahan Korupsi Tingkat Desa di Gedung Budaya Soreang, Senin (16/11/2026).

KDS menyampaikan bahwa pencegahan korupsi merupakan langkah penting untuk meminimalkan persoalan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurutnya, kepala desa, sekretaris desa, dan BPD perlu memahami batasan serta ketentuan yang harus dipatuhi dalam mengelola anggaran.

“Jangan sampai kita tidak memberitahukan mana kira-kira rambu-rambu yang jangan sampai ditabrak,” tegas KDS di hadapan para peserta seminar. Ia menjelaskan bahwa seluruh proses perencanaan pembangunan harus dilakukan secara partisipatif dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk itu, musyawarah pembangunan mulai dari tingkat RT, RW, dusun, desa, kecamatan, hingga kabupaten perlu terus dilaksanakan. KDS juga menekankan pentingnya perencanaan matang melalui RPJMDes yang disusun berdasarkan kebutuhan, kajian, serta perhitungan anggaran yang jelas.

“Selama para Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan BPD paham bagaimana membuat suatu rencana, dan selama itu sesuai, tidak usah takut. Yang perlu dihindari adalah praktik-praktik yang menyimpang,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir penggunaan anggaran. Pencegahan harus dimulai sejak proses perencanaan, terlebih sistem perencanaan melalui SIPD telah terkoneksi dengan KPK.

KDS turut mengapresiasi DPMD Kabupaten Bandung yang menyelenggarakan Seminar antikorupsi Kades ini sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Ia berharap materi yang disampaikan narasumber dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparatur desa.

Ia juga meminta Inspektorat untuk lebih aktif melakukan pengawasan hingga tingkat desa. “Inspektorat akan lebih sering turun ke tingkat desa. Kalau ada informasi tentang desa A, Irban langsung turun tangan dan diperbaiki semuanya,” pesannya.

Kepala DPMD Kabupaten Bandung, Supardian, menyampaikan bahwa seminar ini untuk pertama kalinya melibatkan Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat sebagai narasumber. Pelibatan unsur masyarakat penggiat antikorupsi ini dimaksudkan untuk menghadirkan perspektif eksternal yang kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Seminar tersebut diikuti 841 peserta yang terdiri atas 31 camat serta masing-masing 270 kepala desa, sekretaris desa, dan ketua BPD. Melalui pencegahan korupsi desa Kabupaten Bandung yang dimulai sejak perencanaan, diharapkan tercipta tata kelola keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel.