TASIKMALAYA – Ratusan petugas kebersihan non-ASN atau sukwan mendatangi Balewiwitan Kota Tasikmalaya untuk menyampaikan keluhan terkait nasib dan kesejahteraan mereka kepada jajaran Pemerintah Kota Tasikmalaya, Rabu (19/5).
Dalam dialog tersebut, para sukwan mengeluhkan ketidakjelasan status serta minimnya kepastian kesejahteraan meski selama ini menjadi garda terdepan penanganan sampah di Kota Tasikmalaya.
Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, mengakui pemerintah daerah belum dapat memberikan solusi final atas persoalan yang dihadapi para petugas kebersihan tersebut.
“Sebagai Plh, saya tidak memiliki kewenangan penuh. Kami hanya bisa menyampaikan usulan dan rekomendasi solusi kepada pimpinan,” ujar Diky di hadapan ratusan sukwan.
Meski demikian, ia memastikan aspirasi para petugas kebersihan akan dibawa ke forum pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mencari langkah konkret, termasuk kemungkinan pemberian insentif.
“Besok akan kami bahas di TAPD agar bisa mengusulkan solusi, termasuk kemungkinan pemberian insentif. Namun, sifatnya masih sebatas rekomendasi karena kami belum memiliki kewenangan menetapkan kebijakan,” katanya.
Diky juga menyampaikan permohonan maaf kepada para sukwan karena pemerintah belum mampu memberikan kepastian yang mereka harapkan. Ia menyebut keterbatasan fiskal menjadi tantangan utama yang sedang dihadapi pemerintah daerah.
“Kondisi keuangan memang sedang tidak baik-baik saja, bukan hanya di Tasikmalaya, tetapi juga hampir di seluruh daerah di Indonesia,” ungkapnya.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Diky meminta para petugas kebersihan tetap menjaga semangat dan terus menjalankan tugas demi menjaga kebersihan kota.
“Tanpa rekan-rekan semua, persoalan sampah di Kota Tasikmalaya tidak mungkin tertangani. Masyarakat membutuhkan kota yang bersih dan nyaman,” tuturnya.
Suasana haru sempat mewarnai pertemuan ketika Diky bersama sejumlah pejabat eselon II memberikan penghormatan kepada para sukwan kebersihan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka.
Diky menegaskan pemerintah tidak ingin memberikan janji berlebihan kepada para petugas kebersihan. Namun, komitmen untuk terus memperjuangkan solusi akan tetap dilakukan bersama TAPD dan jajaran internal pemerintah daerah.
“Hari ini kami tidak datang membawa janji. Yang ada adalah komitmen untuk terus mencari jalan keluar agar pelayanan kebersihan tetap berjalan dan kesejahteraan para petugas bisa diperhatikan,” tegasnya.
Ia menambahkan, jumlah sukwan kebersihan yang saat ini menunggu kejelasan nasib mencapai sekitar 116 orang dan seluruh usulan terkait insentif maupun penguatan kesejahteraan masih menunggu pembahasan lebih lanjut.
