Pemerintah Kabupaten Bandung menegaskan sikap politik pemerintahan daerah yang sejalan dengan arah pembangunan nasional. Bupati Bandung Dadang Supriatna bersama Wakil Bupati Ali Syakieb menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Sentul, Kabupaten Bogor, sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Rakornas yang dihadiri 4.011 peserta ini menjadi forum konsolidasi kekuasaan eksekutif pusat dan daerah. Sebanyak 1.013 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari seluruh Indonesia hadir, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota. Forum tersebut sekaligus menjadi ajang penegasan garis komando kebijakan pembangunan nasional agar tidak terfragmentasi di tingkat daerah.
Presiden RI Prabowo Subianto dalam arahannya menekankan bahwa seluruh program pembangunan harus berpijak pada kepentingan rakyat. Fokus utama diarahkan pada penguatan ekonomi nasional, swasembada pangan, energi, serta program-program kerakyatan seperti penguatan koperasi desa dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menanggapi arahan tersebut, Bupati Bandung yang akrab disapa Kang DS menegaskan kesiapan daerahnya untuk menjadi bagian aktif dari agenda besar pemerintah pusat.
“Rakornas ini bukan sekadar seremonial. Ini forum strategis untuk memastikan pemerintah pusat dan daerah berjalan dalam satu garis kebijakan. Kabupaten Bandung siap mengawal dan mengimplementasikan program prioritas Presiden,” ujar Kang DS.
Menurutnya, kegagalan pembangunan nasional kerap berakar dari lemahnya sinkronisasi pusat dan daerah. Karena itu, ia menilai Rakornas menjadi instrumen penting untuk menghindari tarik-menarik kepentingan sektoral yang justru merugikan rakyat.
“Kami di daerah bertugas menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program konkret. Ukurannya jelas, apakah rakyat merasakan manfaatnya atau tidak,” tegasnya.
Senada, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan bahwa konsistensi kebijakan dan kesamaan gerak antara pusat dan daerah merupakan prasyarat mutlak keberhasilan program prioritas nasional. Tanpa itu, target pembangunan berisiko stagnan di atas kertas.
Bagi Pemerintah Kabupaten Bandung, Rakornas ini menjadi penegasan posisi politik pembangunan: berdiri dalam satu barisan dengan pemerintah pusat, namun tetap memastikan kebijakan nasional diimplementasikan secara kontekstual sesuai kebutuhan daerah.
Dengan sinergi yang diklaim semakin solid, Pemkab Bandung optimistis agenda besar Presiden menuju Indonesia Emas 2045 dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan riil bagi masyarakat di tingkat akar rumput.
