Sedikitnya 900 rumah warga di Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, hingga kini belum memiliki kepastian hukum karena berdiri di atas lahan PPTKH (Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan). Kondisi ini menjadi perhatian serius Bupati Bandung Dadang Supriatna.
Masalah tersebut mencuat saat Bupati Bandung melaksanakan kegiatan Jumat Keliling (Jumling) di Masjid Jami Al Ikhlas, Desa Tarumajaya, Jumat (6/2/2026).
Selain 900 rumah di atas lahan PPTKH, terdapat pula sekitar 300 rumah yang berdiri di atas lahan perkebunan. Sementara di Desa Cikembang, tercatat sekitar 800 rumah berada di kawasan tanah perkebunan.
Bupati Bandung yang akrab disapa Kang DS menegaskan akan memperjuangkan agar rumah-rumah warga tersebut memperoleh kepastian hukum hingga menjadi hak milik.
“Insya Allah se-Kecamatan Kertasari akan saya perjuangkan supaya menjadi hak milik. Kami akan meminta bantuan LPNU Provinsi Jawa Barat agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum,” tegas Kang DS.
Menurutnya, persoalan lahan di Kertasari tidak bisa dipandang sebelah mata, mengingat kawasan tersebut juga merupakan hulu Sungai Citarum yang memiliki nilai strategis bagi Jawa Barat.
Dalam kesempatan itu, Kang DS juga menyampaikan berbagai program prioritas Kabupaten Bandung, mulai dari program guru ngaji dengan anggaran Rp109 miliar per tahun, program magrib wajib mengaji, isya wajib belajar, hingga program Besti atau Beasiswa Ti Bupati yang kini telah menjangkau 250 mahasiswa.
Selain itu, Bupati Bandung mengungkapkan selama 3,5 tahun masa kepemimpinannya telah menyelesaikan perbaikan 29.327 unit rumah tidak layak huni (rutilahu), meski masih menyisakan sekitar 15 ribu unit rumah yang akan terus diupayakan penyelesaiannya.
“Kami berharap ikhtiar ini membawa keberkahan dan memberikan ketenangan bagi masyarakat Kabupaten Bandung, khususnya warga Kertasari,” pungkasnya.
