Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kabupaten Bandung menegaskan komitmennya untuk tetap solid bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Koalisi Bedas serta melanjutkan dukungan terhadap kepemimpinan Bupati Bandung Dadang Supriatna.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung, Yayat Sumirat, saat melakukan kunjungan silaturahmi kelembagaan ke Rumah Jabatan Bupati Bandung di Kompleks Pemkab Bandung, Soreang, Rabu (7/1/2026) malam.
Yayat, yang baru ditetapkan sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung pada akhir 2025, hadir bersama jajaran pengurus inti partai, di antaranya Dadang Hermawan. Pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bandung.
Dalam pertemuan itu, sejumlah isu strategis menjadi bahan diskusi, mulai dari dinamika politik nasional, wacana perubahan mekanisme pemilu, hingga tantangan ekonomi daerah pada tahun anggaran 2026. Salah satu perhatian utama adalah kebijakan pemerintah pusat yang mengurangi alokasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk Kabupaten Bandung hingga mendekati Rp1 triliun.
Meski menghadapi tekanan fiskal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung dinilai tetap mampu menjaga stabilitas keuangan daerah. Bupati Bandung Dadang Supriatna, yang akrab disapa Kang DS, menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah masih dalam keadaan terkendali.
“Pemerintah Kabupaten Bandung tetap sanggup melaksanakan seluruh kewajiban sesuai APBD yang telah ditetapkan, mulai dari pembayaran gaji ASN, kewajiban kepada pihak ketiga, hingga menjaga defisit anggaran dalam batas yang wajar,” ujar Kang DS.
Ia menambahkan, pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara hati-hati dan terukur agar program pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan pelayanan publik.
Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung Yayat Sumirat menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung di bawah kepemimpinan Kang DS. Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator kuatnya tata kelola fiskal daerah.
“Di Jawa Barat, ada beberapa daerah, termasuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang mengalami kesulitan keuangan hingga tidak sanggup membayar APBD. Namun Kabupaten Bandung justru mampu menjaga kewajiban fiskalnya. Ini patut diapresiasi,” ujar Yayat.
Ia menegaskan, PDI Perjuangan akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat serta memastikan pembangunan Kabupaten Bandung berjalan konsisten sesuai visi Koalisi Bedas.
Pertemuan tersebut menjadi penegasan bahwa stabilitas politik dan soliditas koalisi di Kabupaten Bandung tetap terjaga, sekaligus menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan ekonomi dan pembangunan daerah ke depan.
