BANDUNG – Pemerintah Kabupaten Bandung mengaktifkan mekanisme respons cepat untuk menangani dampak kekeringan yang melanda wilayahnya. Dalam rapat koordinasi evaluasi kinerja yang dipimpin Bupati Dadang Supriatna (KDS) di Gedung Moh. Toha, Soreang, Senin (20/7/2026), ditegaskan bahwa seluruh perangkat daerah, BUMD, hingga pemerintah kecamatan harus siaga penuh.
Fokus utama adalah memastikan kelancaran distribusi air bersih dan mencegah krisis pangan melalui langkah-langkah terpadu dan transparan bagi masyarakat terdampak.
KDS memperkenalkan inovasi tata kelola krisis dengan memanfaatkan grup koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pusat komando real-time. Setiap laporan masyarakat terkait gangguan saluran atau kebutuhan pompa air akan langsung ditindaklanjuti dalam forum tersebut. “Saya kirimkan langsung ke grup.
Nanti kan grup itu bisa memberikan solusi, di mana tempat pipanisasi, di mana tempat yang butuh pompa,” ujar KDS. Instruksi ini bertujuan memangkas birokrasi sehingga penanganan kekeringan dapat dilakukan secepat mungkin tanpa hambatan administratif yang berbelit-belit di tengah kondisi darurat cuaca.
Transparansi menjadi kunci lain dalam strategi ini. KDS memerintahkan Perumda Air Minum Tirta Raharja untuk aktif melaporkan progres penanganan melalui media sosial, termasuk video dokumentasi perbaikan saluran (before-after). Langkah ini dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi kekeringan.
Di sisi lain, Pemkab Bandung juga melakukan pemetaan ulang anggaran daerah menyusul penurunan Dana Transfer Keuangan Daerah (TKD). Meski demikian, KDS menegaskan bahwa anggaran untuk pelayanan dasar tidak akan dikurangi, sementara pos-pos yang kurang bermanfaat akan diefisienkan secara ketat.
Untuk menopang stabilitas pendapatan daerah guna membiayai program prioritas tersebut, Pemkab Bandung memperkuat kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan PHRI dalam optimalisasi pajak pariwisata. KDS juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM aparatur sipil negara (ASN) melalui literasi digital. “Peningkatan kualitas SDM yang profesional dan paham tentang digitalisasi itu betul dan harus dilakukan,” pungkasnya.
Dengan aparatur yang adaptif dan sistem respons yang cepat, Pemkab Bandung optimis dapat meminimalisir dampak kekeringan panjang yang diprediksi berlangsung hingga akhir tahun ini.
