Lambannya respons pemerintah kembali dipertontonkan. Menunggu Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung yang tak kunjung datang, warga Komplek Madinah, Jalan Permata Inten RT 07/RW 11, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, akhirnya memilih bertindak sendiri mengganti lampu penerangan jalan yang sudah mati lebih dari satu bulan.
Sabtu pagi (7/2/2026), dengan semangat gotong royong, warga bahu-membahu membuat pijakan dari steger seadanya untuk menjangkau lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) milik Pemerintah Kota Bandung. Tanpa perlengkapan keselamatan memadai, seorang warga bahkan harus memanjat tiang demi mengganti lampu yang lama padam.
Risiko tersengat listrik dan terjatuh jelas mengintai. Namun bagi warga, ancaman kejahatan dan rasa tidak aman di malam hari jauh lebih menakutkan jika lampu penerangan jalan terus dibiarkan mati.
Ketua RT 07, Yadi Jayadi, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah berulang kali melaporkan kondisi tersebut ke UPT Penerangan Jalan Dishub Kota Bandung sejak lebih dari sebulan lalu.
“Jawabannya selalu sama, dijadwalkan dan dijadwalkan. Tapi sampai hari ini tidak pernah ada realisasi,” ujar Yadi dengan nada kecewa.
Kondisi ini menyingkap persoalan klasik pelayanan publik di Kota Bandung. Di tengah gembar-gembor jargon smart city dan pelayanan cepat, kebutuhan dasar warga justru diabaikan. lampu penerangan jalan bukan sekadar fasilitas pelengkap, melainkan instrumen vital untuk menjaga keamanan lingkungan dan mencegah kriminalitas.
Ironisnya, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung yang tergolong besar, persoalan sederhana seperti penggantian lampu PJU bisa berlarut-larut tanpa kepastian. Situasi ini memunculkan tanda tanya besar terkait efektivitas pengelolaan anggaran, sistem pengaduan masyarakat, serta kinerja UPT di lapangan.
Fakta bahwa warga terpaksa mengambil alih tugas pemerintah menunjukkan kegagalan negara hadir dalam urusan paling mendasar. Gotong royong yang seharusnya menjadi nilai sosial, berubah menjadi solusi darurat akibat pembiaran birokrasi.
“Kalau sampai ada warga celaka saat mengganti lampu, siapa yang bertanggung jawab?” ujar seorang warga.
Peristiwa ini menjadi peringatan keras bagi Pemerintah Kota Bandung untuk segera mengevaluasi kinerja Dishub dan UPT Penerangan Jalan. Tanpa perbaikan nyata, kepercayaan publik akan terus tergerus, sementara warga dipaksa bertahan dengan caranya sendiri—mengisi kekosongan peran negara.
