JAKARTA – Di tengah ketidakpastian geopolitik global dan konflik kawasan Timur Tengah, tekanan terhadap APBN berpotensi semakin dalam. Membesarnya Perang AS-Israel melawan Iran mengakselerasi krisis.
Sebagai negara net importer minyak, Indonesia menghadapi risiko ganda: beban subsidi energi membengkak dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Setiap kenaikan harga minyak mentah dunia otomatis mendorong kenaikan biaya impor BBM dan bahan baku energi lainnya.
Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITa), Fadri Akbar, mengingatkan bahwa kenaikan harga minyak memang mendorong penerimaan pajak dan PNBP sektor sumber daya alam. Tetapi, sejarah menunjukkan lonjakan belanja—terutama subsidi energi dan kompensasi—lebih agresif dibanding kenaikan pendapatan.
“Secara nominal penerimaan bertambah, tetapi beban belanja meningkat jauh lebih besar. Di situlah tekanan fiskal muncul,” ujar Fadri dalam analisisnya.
Simulasi Mengkhawatirkan
Berdasarkan simulasi CITa, jika harga minyak berada di level 90 dolar AS per barel, penerimaan pajak diperkirakan naik Rp38 triliun dan PNBP bertambah Rp32 triliun.
Namun di saat yang sama, belanja negara melonjak hingga Rp309 triliun. Dampaknya, defisit APBN justru melebar sekitar Rp136 triliun.
Lebih ekstrem lagi, jika harga minyak menembus 100 dolar AS per barel, tambahan defisit bisa mencapai Rp204 triliun.
Artinya, setiap lonjakan harga minyak membawa konsekuensi fiskal yang tidak ringan, terutama bagi negara net importir seperti Indonesia.
Risiko Melewati Batas 3 Persen
Persoalan menjadi krusial karena defisit APBN sudah diproyeksikan mendekati ambang 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Jika melewati batas tersebut, tekanan fiskal berpotensi meningkat.
Konsekuensinya tidak sederhana: suku bunga bisa terdorong naik, beban utang makin berat, hingga risiko penurunan peringkat kredit negara.
Semua itu pada akhirnya berdampak langsung kepada masyarakat—dari harga BBM, subsidi listrik, hingga keberlanjutan program sosial pemerintah.
Fadri menegaskan, bahkan dalam kondisi normal tanpa lonjakan minyak, banyak pihak memperkirakan defisit sudah berisiko melampaui 3 persen PDB. Tambahan tekanan akibat minyak 100 dolar jelas memperbesar potensi tersebut.
“Ruang fiskal kita makin sempit. Pemerintah perlu menyiapkan skenario mitigasi yang realistis, baik dari sisi belanja maupun kebijakan energi,” tegasnya.
Di tengah ketidakpastian geopolitik global, harga minyak bukan lagi sekadar angka komoditas. Ia menjadi variabel penentu stabilitas fiskal nasional.
Minyak 100 dolar bukan sekadar headline global. Bagi Indonesia, itu bisa berarti APBN makin tekor jika tidak diantisipasi dengan strategi fiskal dan energi yang tepat.
