SOREANG – Pemerintah Kabupaten Bandung mulai mengakselerasi penataan wilayah dan pemekaran desa. Kawasan Tegalluar diproyeksikan menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru, terutama dengan keberadaan stasiun Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC).
Bupati Bandung Dadang Supriatna memimpin rapat koordinasi penataan desa sekaligus persiapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) di Rumah Dinas Bupati, Senin (2/3/2026).
Berdasarkan izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Musyawarah Desa (Musdes) PAW dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 25 April 2026 di 10 desa penerima Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Pelantikan kepala desa terpilih diperkirakan awal Mei mendatang dengan pengamanan Satpol PP dan Kesbangpol.
70 Desa Didorong Segera Mekar
Dalam arahannya, Kang DS—sapaan akrab Dadang Supriatna—menginstruksikan percepatan pemekaran 70 desa yang telah disepakati melalui Musdes.
Menurutnya, rasio penduduk desa di Kabupaten Bandung saat ini mencapai 13.323 jiwa per desa, atau 2,3 kali lipat dari batas minimal regulasi. Angka tersebut dinilai sudah tidak ideal dalam pelayanan publik.
“Ini juga sejalan dengan target Pemprov Jawa Barat agar rasio layanan ideal 10.000 penduduk per desa bisa tercapai,” tegasnya.
Transformasi desa menjadi kelurahan difokuskan pada wilayah berkarakter ekonomi perkotaan, salah satunya Desa Margaasih. Meski muncul dinamika aspirasi di tingkat lokal, Dadang menegaskan kajian teknis tetap menjadi dasar utama pengambilan keputusan.
Langkah itu sekaligus untuk mengantisipasi kewajiban belanja pegawai sebesar 30 persen pada 2027.
“Tujuannya agar struktur organisasi pemerintahan desa lebih efisien dan profesional,” ujarnya.
Tegalluar Jadi Pusat Baru
Sorotan utama adalah rencana pembentukan Kecamatan Tegalluar yang diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di sekitar stasiun KCIC.
Kawasan strategis seluas 3.600 hektare tersebut merupakan integrasi lima wilayah kecamatan dan dirancang melalui kolaborasi lintas sektoral.
Dengan konektivitas kereta cepat, Tegalluar dinilai memiliki daya tarik investasi yang kuat dan berpotensi menjadi magnet ekonomi baru di Kabupaten Bandung.
“Seluruh proses akan melalui audit Inspektorat untuk menjamin legalitas dan kepastian hukum,” pungkas Kang DS.
Pemekaran dan penataan wilayah ini diharapkan tidak sekadar administratif, tetapi menjadi fondasi lahirnya pusat ekonomi baru yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan daerah secara berkelanjutan.
