TASIKMALAYA — Dinamika pembahasan anggaran dalam Musrenbang sektoral BPBD Kota Tasikmalaya mengemuka dengan satu pesan tegas: kebutuhan harus dipisahkan secara jelas dari keinginan.
Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, menekankan bahwa pola pengajuan anggaran tidak lagi bisa dilakukan secara campur aduk.
Pemerintah, menurutnya, dituntut lebih cermat dalam menyusun skala prioritas agar data yang diajukan benar-benar presisi dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita harus bisa memilah antara kebutuhan dan keinginan. Supaya kita punya data yang lebih akurat tentang apa yang bisa kita ajukan di luar APBD. Berhasil atau tidak, yang penting ada ikhtiar dulu,” ujarnya.
Diky mengungkapkan, upaya mencari dukungan anggaran tambahan telah dilakukan hingga ke Jakarta dan Bandung. Namun, ia mengakui situasi efisiensi anggaran tidak hanya terjadi di Kota Tasikmalaya, melainkan juga di tingkat provinsi dan pusat.
“Efisiensi bukan cuma di kota, di provinsi juga sama. Tapi kita tetap berusaha, berikhtiar yang terbaik,” katanya.
Terkait rencana pengadaan mobil tangga pemadam kebakaran dengan estimasi anggaran sekitar Rp 3 miliar, Diky belum dapat memastikan realisasinya dalam waktu dekat.
Ia menyebut keputusan tersebut sangat bergantung pada kemampuan pengelolaan anggaran di tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan kebijakan pimpinan daerah.
“Apakah bisa sampai Rp 3 miliar itu, saya belum bisa bilang iya atau tidak. Kita akan coba. Kondisinya memang agak susah, tapi bukan berarti tidak ada. Masih ada, hanya menurun cukup signifikan,” terangnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Yadi Mulyadi, menilai kebutuhan BPBD harus segera dipikirkan secara serius, terutama yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat dan pelayanan publik.
“Yang lantai empat itu harus segera dipikirkan, tidak bisa ditangguhkan. Ketika anggaran digeser-geser, insyaallah mudah-mudahan bisa terbantu,” tuturnya.
Yadi menegaskan, prioritas utama seharusnya bukan pada pembangunan fisik gedung, melainkan pada sarana operasional yang berdampak langsung di lapangan. Kendaraan dan peralatan tanggap darurat dinilai jauh lebih mendesak untuk menunjang kinerja BPBD.
“Kalau kantor bisa dari pergeseran juga. Tapi yang terpenting itu angkutannya dulu,” ucapnya.
Ia pun mengapresiasi kinerja BPBD Kota Tasikmalaya yang dinilai telah menunjukkan pelayanan yang cukup baik kepada masyarakat.
“Posisi pelayanan dia bagus, masyaallah cukup bagus,” pungkasnya.
Poto : Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra (Ist).
