Peristiwa

182 Ribu Pekerja Rentan Dilindungi, KDS Luncurkan SIGEMPAR!

×

182 Ribu Pekerja Rentan Dilindungi, KDS Luncurkan SIGEMPAR!

Sebarkan artikel ini
Bupati Bandung Dadang Supriatna saat meluncurkan Aplikasi SIGEMPAR di Hotel Grand Pasundan.
Bupati Bandung Dadang Supriatna saat meluncurkan Aplikasi SIGEMPAR di Hotel Grand Pasundan.

BANDUNG – Pemerintah Kabupaten Bandung resmi meluncurkan aplikasi Aplikasi SIGEMPAR Kabupaten Bandung untuk memperkuat perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan. Peluncuran ini menjadi terobosan strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna (KDS), meminta seluruh elemen perusahaan dan instansi terkait merangkul pekerja rentan. Ia menekankan pentingnya kedewasaan serta kepedulian bersama dalam menuntaskan persoalan perlindungan sosial di wilayahnya.

Dalam sambutannya, KDS menyampaikan bahwa Pemkab Bandung telah memberikan jaminan ketenagakerjaan bagi 182.651 jiwa pekerja rentan. Mereka terdiri dari petani, ketua RT/RW, kader PKK, hingga guru ngaji yang selama ini belum tersentuh jaminan sosial.

“Berdasarkan database ada sekitar 862 ribu pekerja rentan. Pemkab Bandung sendiri sudah memberikan jaminan perlindungan kepada 182 ribu lebih jiwa. Sisa yang belum ter-cover ini harus kita gotong royongkan bersama,” kata KDS.

KDS mengimbau seluruh ASN, pengurus KORPRI, hingga pimpinan perusahaan untuk menjadi ‘orang tua asuh’. Ia meminta perusahaan mengalokasikan program CSR demi melindungi para pekerja rentan di sekitar lingkungan usaha, seperti buruh tani, pedagang kaki lima, dan pengemudi ojek.

“Perusahaan tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan masyarakat sekitar. Saya harap perusahaan bisa mengalokasikan CSR-nya untuk menyasar masyarakat rentan di radius sekitarnya,” ujarnya. Data penerima manfaat ini harus benar dan akurat melalui Perlindungan pekerja rentan berbasis aplikasi SIGEMPAR.

Peluncuran aplikasi ini diharapkan meningkatkan efektivitas komunikasi, akurasi data, dan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pelaku usaha. Dengan begitu, program perlindungan dan pengentasan kemiskinan dapat berjalan selaras dengan kebijakan pusat dan provinsi.

KDS menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus berkontribusi langsung terhadap visi Kabupaten Bandung yang lebih Bedas dan berkelanjutan. Melalui Aplikasi SIGEMPAR Kabupaten Bandung, ia berharap tidak ada lagi pekerja yang jatuh miskin saat menghadapi musibah atau kecelakaan kerja.

“Jangan jumawa, tetapi harus bisa merangkul semua elemen. Perusahaan harus maju dan menguntungkan, namun lingkungan masyarakat sekitarnya juga harus sejahtera dan terlindungi,” pungkasnya.