Oleh:
Daddy Rohanady
Anggota DPRD Provinsi Jabar
Desa Jatianom masih menyimpan banyak pekerjaan rumah yang terungkap saat anggota dewan melakukan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di balai desa setempat.
Desa yang berada di Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon ini tercatat memiliki luas sawah sekitar 700 hektare, menempatkannya di peringkat ketiga terluas di kecamatan tersebut, setelah Desa Susukan dengan 1.000 hektare dan Desa Ujung Gebang seluas 800 hektare.
Dengan potensi pertanian yang cukup besar, Desa Jatianom sejatinya memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Namun di balik luasnya hamparan sawah, berbagai persoalan mendasar masih membelit kehidupan petani dan masyarakat desa.
Salah satu kebutuhan paling mendesak Desa Jatianom adalah ketersediaan air. Banyak lahan pertanian sulit teraliri irigasi teknis karena posisi sawah lebih tinggi dari saluran yang ada. Kondisi ini membuat pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) menjadi kebutuhan penting, sebagai solusi jangka panjang selain pompanisasi.
Selain persoalan air, petani Jatianom juga membutuhkan dukungan benih padi yang sesuai dengan kondisi alam setempat. Ketepatan waktu distribusi benih menjadi faktor krusial karena sangat berpengaruh terhadap kualitas dan hasil panen. Tanpa benih yang tepat dan datang tepat waktu, potensi lahan pertanian sulit dimaksimalkan.
Infrastruktur penunjang pertanian pun masih jauh dari memadai. Jalan Usaha Tani (JUT) sangat dibutuhkan untuk memudahkan akses petani dari dan ke sawah, terutama saat musim panen tiba. Di sisi lain, jaringan irigasi teknis juga menjadi syarat mutlak agar pertumbuhan padi lebih optimal dan produktivitas meningkat.
Masalah infrastruktur desa tidak berhenti di sektor pertanian. Jalan poros desa sepanjang kurang lebih tiga kilometer kini dalam kondisi rusak parah, berlubang, dan membahayakan aktivitas warga. Kerusakan ini menjadi keluhan utama masyarakat karena menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi desa.
Persoalan lingkungan juga ikut mencuat.
Desa Jatianom membutuhkan alat angkut sampah atau incinerator mini untuk mengurangi volume sampah yang harus dibuang ke wilayah hilir. Ketiadaan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional di Cirebon Raya membuat pengelolaan sampah di tingkat desa menjadi semakin mendesak.
Di bidang pelayanan sosial, warga berharap adanya reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang saat ini dinonaktifkan. Banyak warga kesulitan mengakses layanan kesehatan akibat status BPJS yang tidak aktif.
Sementara itu, kondisi keuangan desa yang belum pulih turut berdampak pada kesejahteraan aparatur dan penggerak sosial di tingkat desa. Posyandu, RT, dan RW membutuhkan perhatian lebih karena honor yang diterima semakin menurun seiring pemotongan dana desa yang kini hanya tersisa sekitar 30 persen. Nasib serupa juga dialami oleh Lembaga Masyarakat Desa (LMD), para guru ngaji, serta imam masjid, yang honornya kian menciut.
Di tengah berbagai keterbatasan tersebut, harapan warga Desa Jatianom tetap sederhana namun mendasar: kesehatan keuangan desa dapat segera dipulihkan. Dengan kondisi keuangan yang lebih stabil, masyarakat berharap roda pemerintahan desa kembali berjalan normal, pelayanan publik membaik, dan potensi desa—khususnya di sektor pertanian—dapat berkembang secara optimal demi kesejahteraan bersama.
