SUMEDANG – Pemerintah Kabupaten Sumedang tancap gas meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah strategis itu diwujudkan melalui kolaborasi dengan Universitas Langlangbuana (Unla) dalam bidang pendidikan formal dan pelatihan.
Kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan antara Rektor Unla A Kamil Razak dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Tuti Ruswati di Ruang Rapat Sekda, Senin (2/3/2026).
Salah satu program prioritas yang segera digulirkan adalah Pelatihan Mediator Hukum bagi Kepala Desa dan Lurah. Program ini dinilai krusial mengingat aparat pemerintahan tingkat bawah kerap berhadapan langsung dengan persoalan hukum di tengah masyarakat.
Sekda Tuti menegaskan, pelatihan tersebut dirancang untuk memperkuat peran mediasi berbasis pendekatan restorative justice di tingkat desa dan kelurahan.
“Kepala Desa dan Lurah banyak berhadapan dengan masalah hukum di masyarakat. Jika mereka memiliki sertifikat mediator, fungsi mediasi bisa berjalan lebih optimal,” ujar Tuti.
Menurutnya, peningkatan kompetensi ini penting agar pemerintah benar-benar hadir dalam membantu menyelesaikan persoalan hukum warga tanpa harus selalu berujung ke proses litigasi.
Tak hanya itu, Tuti juga menyoroti relevansi Program Studi Manajemen Pemerintahan Digital yang dimiliki Unla dengan kebutuhan ASN di Sumedang. Program tersebut dinilai sejalan dengan visi daerah dalam memperkuat transformasi digital menuju smart city.
“Program Studi Manajemen Pemerintahan Digital sangat relevan dengan kebutuhan ASN kita, apalagi Sumedang terus menguatkan diri sebagai smart city,” tegasnya.
Tuti menambahkan, kolaborasi dengan kalangan akademisi menjadi salah satu indikator penting dalam mendongkrak Indeks Daya Saing Daerah. Ia menyebut, capaian Sumedang saat ini menjadi yang terbaik se-Jawa Barat dan menembus lima besar nasional.
“Kolaborasi dengan akademisi mendorong Indeks Daya Saing Daerah kami hingga masuk lima besar nasional,” katanya.
Sementara itu, Rektor Unla A Kamil Razak memastikan pihaknya siap mendukung penguatan kapasitas ASN Sumedang. Pelatihan Mediator Hukum, kata dia, akan dilaksanakan secara daring selama lima hari.
“Kami berharap program ini dapat mendukung terwujudnya pelayanan publik yang excellent kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain pelatihan mediator dan penguatan manajemen pemerintahan digital, Unla juga membuka peluang kerja sama lain, seperti pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) hingga pelatihan advokat.
antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah ini diharapkan menjadi model kolaborasi konkret dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
