TASIKMALAYA — Forum Silaturahmi Slasar Masjid Agung (Fossma) menyoroti transparansi APBD 2025–2026 dalam audiensi bersama DPRD Kota Tasikmalaya, Jumat (24/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Fossma menilai keterbukaan anggaran daerah masih belum maksimal. Mereka meminta pemerintah dan DPRD membuka informasi penggunaan anggaran secara lebih rinci kepada publik.
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Heri Ahmadi, menyatakan transparansi merupakan kewajiban yang harus dijalankan.
“Transparansi itu wajib. Pemerintah dan DPRD harus terbuka agar pembangunan berjalan bersama,” ujarnya.
Audiensi juga menyoroti ketidakhadiran sejumlah kepala dinas. Beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) hanya mengirim perwakilan setingkat kepala bidang.
“Ini menjadi catatan karena seharusnya kepala dinas yang hadir,” tambahnya.
Sementara itu, juru bicara Fossma, Dadang AP, menegaskan pihaknya belum puas dengan hasil audiensi. Ia menyebut masih banyak hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait keterbukaan anggaran.
“Kami ingin masyarakat mengetahui secara jelas program yang berjalan, yang belum terealisasi, serta penggunaan anggaran secara detail,” katanya.
Dalam forum tersebut, Fossma juga mengusulkan konsep “mimbar anggaran”, yakni mendorong anggota DPRD memaparkan pokok-pokok pikiran (pokir) di daerah pemilihan masing-masing agar dapat diketahui masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Fossma berencana menggelar forum diskusi rutin setiap tiga bulan dengan mengundang DPRD dan pihak eksekutif, termasuk Wali Kota Tasikmalaya.
Forum tersebut diharapkan menjadi sarana komunikasi langsung antara pemerintah daerah dan masyarakat terkait kebijakan anggaran.
