TASIKMALAYA — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Tasikmalaya, Senin (4/5/2026) siang.
Aksi tersebut bertepatan dengan momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan dijadikan sebagai sarana refleksi terhadap kondisi pendidikan di daerah, khususnya di Kota Tasikmalaya.
Dalam aksinya, para mahasiswa menyuarakan berbagai persoalan pendidikan yang dinilai masih belum terselesaikan.
Isu-isu krusial yang diangkat meliputi rendahnya kesejahteraan guru, terutama tenaga honorer, serta terbatasnya akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Aksi berlangsung dengan diwarnai orasi secara bergantian dari para peserta. Sebagai bentuk protes simbolik, massa juga membakar ban bekas di depan gerbang Balai Kota, sebagai kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dianggap belum berpihak pada sektor pendidikan.
Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, untuk hadir langsung menemui massa aksi. Namun, yang bersangkutan tidak hadir dan hanya diwakili oleh sejumlah kepala dinas serta pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Perwakilan pemerintah kemudian melakukan dialog terbuka dengan massa di lokasi aksi sebagai upaya meredam ketegangan sekaligus menampung aspirasi yang disampaikan.
Ketua PMII Komisariat EPKIP Unsil, Agung Novansyah, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus evaluasi terhadap kebijakan pendidikan di daerah.
“Hari ini kami menyuarakan isu pendidikan sebagai momentum refleksi dan evaluasi kebijakan pendidikan di Kota Tasikmalaya, terlebih masih dalam suasana Hari Pendidikan Nasional,” ujar Agung kepada wartawan.
Ia mengungkapkan, terdapat sedikitnya empat isu utama yang diangkat dalam aksi tersebut. Salah satunya adalah persoalan kesejahteraan guru honorer yang dinilai masih memprihatinkan.
“Status guru honorer tidak jelas, tetapi beban kerjanya hampir sama dengan guru ASN. Ini tentu menjadi persoalan serius yang harus segera diselesaikan,” tegasnya.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak dinas terkait untuk lebih aktif dalam memastikan penyaluran bantuan pendidikan tepat sasaran, khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Agung juga mengkritik sikap wali kota yang dinilai kerap tidak hadir dalam setiap aksi mahasiswa.
“Setiap kali kami menyampaikan aspirasi, wali kota tidak pernah hadir. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami. Kinerjanya belum terlihat jelas, dan belum ada solusi konkret untuk persoalan pendidikan di Kota Tasikmalaya,” tambahnya.
Meski sempat diwarnai ketegangan, aksi unjuk rasa berlangsung relatif tertib di bawah pengamanan aparat gabungan dari kepolisian, TNI, dan Satpol PP Kota Tasikmalaya.
Dialog antara mahasiswa dan pihak pemerintah daerah diharapkan menjadi langkah awal untuk mencari solusi atas berbagai persoalan pendidikan yang disuarakan dalam aksi tersebut.
