BANDUNG, spirits.id,- Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, DPRD Jawa Barat mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok di seluruh wilayah. Anggota Komisi I DPRD Jabar, Tedy Rusmawan, menilai bahwa langkah paling efektif adalah memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) hingga ke seluruh kota dan kabupaten.
“Pemerintah provinsi harus mendorong dilakukan secara masif di seluruh kota kabupaten. Kalau di Bandung disebut gerakan pangan murah. Dengan kegiatan seperti itu insyaallah bisa menekan kenaikan harga, dan masyarakat yang membutuhkan bisa mengaksesnya,” ujar Tedy kepada RRI, dalam keterangannya Senin (1/12/2025).
Tedy mencontohkan Kota Bandung yang telah menggelar GPM di 30 kecamatan dengan menghadirkan bahan pokok harga terjangkau melalui kerja sama antara pemerintah kota, Bulog, dan distributor besar. Menurutnya, pola seperti ini harus direplikasi ke daerah lain di Jawa Barat.
“Mereka berkoordinasi dengan Bulog dan para distributor besar. Ini harus terus didorong, disosialisasikan, dan dikomunikasikan agar menjelang Natal dan Tahun Baru masyarakat tidak terbebani lonjakan harga,” jelasnya.
Butuh koordinasi lintas sektor
Tedy menegaskan bahwa upaya stabilisasi harga tidak cukup hanya mengandalkan operasi pasar. Ia menyebutkan setidaknya ada tiga elemen penting yang harus bekerja bersama:
Bulog, memastikan ketersediaan beras, gula, dan minyak goreng tetap aman.
Distributor besar, menjaga kelancaran distribusi dan mencegah potensi penimbunan.
Pemerintah daerah, membuka akses pangan murah hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan.
Selain itu, Tedy meminta agar stan pangan murah di kantor Bulog tidak hanya dibuka menjelang Idul Fitri, tetapi juga pada momentum Nataru yang kerap memicu kenaikan harga.
Menurutnya, stabilitas harga kebutuhan pokok memiliki dampak yang lebih luas bagi masyarakat. “Momentum Natal dan Tahun Baru harus menjadi ruang kebersamaan, bukan keresahan akibat harga yang melambung,” tegasnya.
Dengan penguatan Gerakan Pangan Murah dan koordinasi menyeluruh antara provinsi, kabupaten/kota, Bulog, serta distributor, DPRD Jabar berharap masyarakat dapat menjalani libur Nataru dengan lebih tenang tanpa dibebani inflasi musiman.
