KARAWANG – Dualisme kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Karawang akhirnya diakui secara terbuka oleh Ketua Kadin Jawa Barat, Nizar Sungkar. Pengakuan itu langsung memantik sorotan tajam terhadap legitimasi kepengurusan dan keabsahan Musyawarah Kabupaten (Mukab) yang digelar dua kubu berbeda.
Pernyataan tersebut disampaikan Nizar usai menghadiri Mukab Kadin Karawang di Hotel Resinda, Rabu (15/4/2026). Pada waktu hampir bersamaan, kubu lain juga menggelar Mukab tandingan di Hotel Mercure.
Fakta dua forum berjalan serentak itu menegaskan retaknya soliditas organisasi pengusaha terbesar di Karawang, wilayah yang selama ini dikenal sebagai jantung industri nasional.
“Karena Kadin itu organisasi besar, wajar ada dinamika seperti ini. Tapi amanat undang-undangnya jelas, Kadin itu harus satu,” tegas Nizar.
Gaya straight news ala RMOL menempatkan isu legalitas sebagai titik tekan utama. Sebab, di tengah dinamika tersebut, Nizar menegaskan hanya ada satu kepengurusan yang memiliki dasar hukum formal.
Menurut dia, legalitas yang sah merujuk pada Surat Keputusan (SK) Kadin Jawa Barat tahun 2021. SK itu, kata dia, menjadi dasar kepengurusan yang berwenang menyelenggarakan Mukab di Hotel Resinda.
“Tidak mungkin ada dua legalitas. Yang memiliki legalitas formal itu berdasarkan SK dari Jawa Barat tahun 2021, dan itu kepengurusan yang melaksanakan mukab hari ini di Resinda,” ujarnya.
Meski demikian, Nizar tidak buru-buru menyebut forum tandingan di Hotel Mercure sebagai kegiatan ilegal. Ia memilih membuka ruang pengujian materiil atas klaim kedua kubu.
“Saya tidak bisa mengatakan itu ilegal. Semua bisa diuji. Mereka mungkin merasa punya legalitas, tapi itu harus diuji secara materi,” katanya.
Ia mengakui, potensi dualisme bukan hanya terjadi di Karawang. Fenomena serupa, kata dia, juga muncul di sejumlah daerah lain di Jawa Barat, bahkan hingga level provinsi.
Namun Nizar menilai kondisi tersebut hanya fase sementara sebelum seluruh kekuatan organisasi kembali disatukan.
“Harapan saya, ini semua akan menjadi satu. Karena kalau pecah, kekuatannya berkurang,” tandasnya.
Bagi kalangan dunia usaha, dualisme ini dinilai berpotensi mengganggu konsolidasi peran Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dan industri, terutama di Karawang yang menjadi pusat investasi manufaktur nasional.
