Dokumen internal yang diklaim milik Open Society Foundations (OSF) dan dilaporkan oleh The Sunday Guardian disebut menunjukkan aliran pendanaan ke sejumlah jaringan masyarakat sipil Indonesia, termasuk yang aktif selama protes nasional pada Agustus–September 2025. Laporan tersebut menyoroti bagaimana dana tersebut dialokasikan, peran lembaga perantara, hingga proyek-proyek yang berfokus pada isu demokrasi dan Papua.
Laporan investigatif The Sunday Guardian menyebut bahwa dokumen internal OSF—berupa perjanjian hibah, proposal pendanaan, dan kontrak darurat—menggambarkan bagaimana Program Network Grants OSF mengalirkan dana ke lembaga lokal yang mereka nilai sebagai “organisasi tulang punggung” masyarakat sipil. Salah satu penerima hibah terbesar dalam dokumen itu adalah Yayasan Kurawal, yang digambarkan sebagai intermediary filantropi untuk reformasi struktural.
Menurut laporan tersebut, Kurawal menerima hibah USD 1,67 juta, termasuk USD 300.000 untuk program yang terkait Papua. Pendanaan itu disebut diarahkan untuk konsolidasi gerakan masyarakat sipil di Indonesia dan Asia Tenggara.
Proyek Narasi Anak Muda dan Mobilisasi Digital
The Sunday Guardian menuliskan bahwa proyek “Expedition to Discover New Voices”—bagian dari program “Ekspedisi Indonesia Baru”—bertujuan membangun narasi tandingan terkait masa depan Indonesia. Proyek ini mengkritisi dominasi elite politik dan sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk revisi UU TNI.
Dokumen yang diklaim bocor menggambarkan bahwa proyek tersebut memproduksi 18 terabyte video dan 12.000 foto yang kemudian akan dipakai untuk film dokumenter, film komunitas, hingga buku Restart Indonesia. Tujuannya adalah memobilisasi generasi muda menjelang Pemilu 2029 melalui konten pendek di platform seperti TikTok, YouTube, dan Instagram.
The Sunday Guardian juga menyebut bahwa proyek ini melibatkan berbagai kelompok, mulai dari produser media independen, organisasi buruh, jaringan mahasiswa, hingga kelompok Islam besar seperti Muhammadiyah dan NU.
Bantuan Darurat untuk Aktivis pada Periode Kerusuhan
Dalam laporan tersebut, Kurawal juga disebut mengelola Dana Cepat Tanggap Darurat (DCTD) untuk mendukung aktivis yang menghadapi kriminalisasi. Kontrak internal yang dikutip media itu menuliskan bahwa beberapa kelompok—termasuk Kompol, Social Movement Institute (SMI), dan LBH Semarang—menerima bantuan biaya transportasi, makanan, kebutuhan harian, tempat aman, dan pendampingan hukum pada 1–30 September 2025, bertepatan dengan periode kerusuhan nasional.
Tidak ada dokumen yang secara eksplisit menunjukkan bahwa Kurawal atau mitranya merencanakan kerusuhan, namun dukungan ini menimbulkan perdebatan terkait potensi masuknya pengaruh asing dalam dinamika domestik.
Pendanaan untuk Papua dan Penolakan Food Estate
Dokumen yang dikutip The Sunday Guardian juga menyebut pendanaan OSF melalui Kurawal diarahkan ke Papua, khususnya untuk program yang menentang proyek food estate nasional. Pendanaan kepada LBH Papua-Merauke dan Sophia Nusantara itu diklaim berfokus pada isu tanah adat, pelanggaran HAM, serta pelatihan mahasiswa sebagai “penjaga demokrasi ekologi.”
Beberapa kampanye digital seperti #SaguUntukDemokrasi disebut menjadi bagian dari upaya membangun jaringan perlawanan lingkungan yang dipimpin kaum muda.
Hubungan Filantropi, Gerakan Sipil, dan Politik Nasional
Menurut pengamat politik yang diwawancarai The Sunday Guardian, dokumen-dokumen itu menunjukkan lanskap rumit antara filantropi internasional, gerakan masyarakat sipil, dan momentum politik di Indonesia. Meskipun tidak ditemukan bukti langsung bahwa OSF memicu kerusuhan Agustus–September, laporan tersebut menilai bahwa pendanaan asing tetap tertanam dalam ekosistem protes pada periode yang sensitif.
