Bencana Sumatera adalah ujian moral dan kapasitas negara. Dalam kondisi darurat, menolak bantuan bukanlah sikap berdaulat, melainkan kegagalan kemanusiaan. Keselamatan manusia tidak boleh dikalahkan oleh ego kekuasaan. Sumatera butuh solidaritas. Rakyat butuh pertolongan. Sekarang. Bencana yang terus berulang banjir bandang, longsor, galodo, telah menimbulkan penderitaan luas bagi rakyat di Aceh, Sumut dan Sumbar. Dalam situasi darurat seperti ini, wajib keselamatan manusia harus menjadi hukum tertinggi.
Presepsi negatif masyarakat terhadap pemerintah dan/atau pejabatnya yang menjadikan bencana Sumatera sebagai panggung nasionalisme sempit, pencitraan kekuasaan/politik, melalui pendekatan keamanan berlebihan untuk berlindung pada kedaulatan negara, adalah harga yang harus dibayar akibat penanganan penanggulangan bencana yang lambat. Korban bencana bukan objek propaganda, melainkan subjek hak yang wajib dilindungi negara. Jika negara benar-benar berdaulat maka sistem mitigasi kuat, respons cepat, logistik cukup, korban tertangani. Faktanya, di banyak bencana Sumatera, negara terlambat, kewalahan, dan kekurangan sumber daya.
Bahwa Bantuan kemanusiaan internasional yang bersifat sementara, transparan, terkoordinasi, berbasis kebutuhan korban, bukan bentuk intervensi politik maupun pelanggaran kedaulatan. Menyama ratakan seluruh bantuan asing sebagai ancaman adalah logika usang dan berbahaya. Bantuan asing tidak menggantikan tanggung jawab negara. Negara tetap aktor utama yang wajib, memimpin koordinasi, menjamin akuntabilitas, memastikan distribusi adil dan tepat sasaran. Menghalangi bantuan saat negara kewalahan adalah bentuk pembiaran yang mematikan.
Penolakan bantuan asing oleh Pemerintah Prabowo Subianto tidak berdasarkan sisi kemanusiaan. Kami menilai penolakan atau penghambatan bantuan internasional atas nama kedaulatan, tanpa dasar kebutuhan lapangan yang objektif, adalah tindakan tidak etis dan mencederai prinsip kemanusiaan universal. Kedaulatan negara tidak diukur dari kemampuan menutup pintu solidaritas global, melainkan dari kemampuan melindungi warganya dari penderitaan dan kematian. Namun yang terjadi justru sebaliknya negara sibuk berdebat soal simbol kedaulatan, sementara korban kekurangan perlindungan dan bantuan.
Bagi Forum Tanah Air (FTA), ini bukan sekadar wacana dalam menghadapi Bencana Sumatera, telah mengumpulkan dana dari jaringan, selama dua minggu ini kami telah menyebarkan bantuan ke daerah Sumbar, Sumut, Aceh khususnya di daerah terdampak bencana, bantuan berupa paket pangan (beras, minyak goreng, telur dan mie instant) dan paket sandang (sarung, mukena, daster, jilbab) melalui Korwil FTA dan Korda FTA, walaupun dalam jumlah yang amat terbatas. Sementara cakupan daerah bencana sangat luas sekali dan sulit dijangkau.
Berdasarkan kajian dan kesaksian relawan FTA kami di lapangan masih banyak daerah yang belum terjangkau serta membutuhkan bantuan secara masif. Kami Forum Tanah Air, yang terdiri dari jaringan Diaspora di 22 Negara dari 5 Benua, serta Aktivis dan Tokoh di 38 Provinsi di Indonesia, menyatakan sikap kepada pemerintah Prabowo dan DPR RI sebagai berikut :
1. Agar Pemerintah segera membuka bantuan kemanusiaan internasional terhadap bencana Sumatera, menutup pintu sama sekali justru memperpanjang penderitaan korban.
2. Mendesak pemerintah untuk segera menyusun dan membuka secara publik protokol bantuan kemanusiaan internasional yang jelas dan transparan serta mekanisme koordinasi sipil lintas Lembaga.
3. Agar DPR- RI sebagai Lembaga pengawasan jangan diam, ditengah masyarakat institusi legislatif ini telah dipresepsikan sebagai kumpulan elit politik yang munafik.
Demikian Pernyataan Sikap ini disampaikan sebagai wujud kepeduliaan terhadap kemanusiaan dan tanggungjawab bersama berdasarkan Pancasila dan UD 1945.
Jakarta, 21 Desember 2025
Forum Tanah Air
Tata Kesantra/Ketua Umum Donny Handricahyono/ Ketua Harian
Nara Hubung;
Syafril 0877-8288-832, Ida 0812-9536-0690
