GARUT — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS, Ahab Sihabudin, mengajak umat Islam mengambil peran aktif dalam mengatasi berbagai persoalan mendasar yang masih membelit bangsa Indonesia, mulai dari kemiskinan hingga krisis integritas nasional.
Seruan tersebut disampaikan saat memberikan tausiyah kebangsaan di Masjid Al Jamhari, Jalan Lio, Kabupaten Garut, Kamis (26/2/2026).
Dalam pemaparannya, Ahab menilai Indonesia tengah menghadapi tantangan serius yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan semata tanggung jawab pemerintah.
Kemiskinan dan Pendidikan Jadi Sorotan
Ahab mengungkapkan, sekitar 26 juta penduduk Indonesia masih berada dalam kategori miskin. Kondisi tersebut, menurutnya, berkorelasi erat dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.
Ia menyebut rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia baru mencapai 8,7 tahun atau setara belum menamatkan pendidikan tingkat SMP.
“Ini menjadi pekerjaan rumah besar bangsa. Pendidikan adalah kunci utama memutus rantai kemiskinan,” ujar legislator asal Garut tersebut.
Menurutnya, tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia, Indonesia akan sulit bersaing di tengah kompetisi global yang semakin ketat.
Masalah Kesehatan Ibu dan Anak
Selain sektor ekonomi dan pendidikan, Ahab juga menyoroti persoalan kesehatan nasional yang dinilai masih mengkhawatirkan.
Ia memaparkan angka kematian bayi di Indonesia masih berada di kisaran 22 per seribu kelahiran, sementara angka kematian ibu melahirkan mencapai 189 per seratus ribu kelahiran hidup.
Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan perlunya penguatan layanan kesehatan dasar hingga tingkat daerah.
Persoalan stunting yang masih berada di atas angka 21 persen juga disebutnya sebagai ancaman serius bagi kualitas generasi masa depan.
“Masalah ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Perlu kolaborasi masyarakat, ulama, dan seluruh elemen bangsa,” tegasnya.
Ketimpangan Ekonomi Dinilai Mengkhawatirkan
Dalam tausiyahnya, Ahab turut menyinggung ketimpangan penguasaan sumber daya nasional. Ia menyebut sekitar 74 persen lahan di Indonesia dikuasai oleh hanya 0,2 persen penduduk.
Sementara itu, sekitar separuh aktivitas ekonomi nasional dikuasai oleh kelompok kecil masyarakat. “Keadilan sosial harus benar-benar diwujudkan, bukan hanya menjadi slogan konstitusi,” katanya.
Soroti Korupsi dan Krisis Integritas
Ahab juga menyoroti posisi Indonesia dalam indeks persepsi korupsi global yang masih tertinggal, serta munculnya kasus korupsi bernilai fantastis yang dinilai mencederai kepercayaan publik.
Sebagai wakil rakyat di DPRD Jawa Barat, ia menegaskan komitmennya mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, kebangkitan bangsa hanya dapat terwujud apabila masyarakat turut menanamkan nilai integritas dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari.
“Bangsa ini tidak akan bangkit tanpa keterlibatan umat. Umat Islam harus menjadi bagian dari solusi atas krisis bangsa,” pungkasnya.
