TASIKMALAYA – Rencana pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk menutup sejumlah program studi (prodi) yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan masa depan menuai perhatian serius dari berbagai kalangan, khususnya dunia pendidikan.
Ketua PW Persatuan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Provinsi Jawa Barat, Asep Rizal Asy’ari, menilai kebijakan tersebut tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa tanpa didukung kajian yang komprehensif dan mendalam.
Menurutnya, program studi kependidikan memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang akan menjadi pilar utama pembangunan bangsa.
“Menutup prodi kependidikan bukan sekadar soal relevansi dengan kebutuhan industri, tetapi menyangkut masa depan kualitas pendidikan nasional. Jika tidak hati-hati, langkah ini justru berpotensi memperlemah fondasi pendidikan kita,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (29/4/2026).
Asep menegaskan, pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada opsi penutupan, melainkan melakukan pemetaan kebutuhan pendidikan dan tenaga kerja secara menyeluruh.
Pemetaan tersebut penting untuk menentukan secara objektif program studi mana yang perlu diperkuat, direvitalisasi, atau dikembangkan sesuai tuntutan zaman.
Ia juga mendorong perguruan tinggi agar tidak bersikap pasif dalam menghadapi dinamika tersebut. Kampus diharapkan mampu membaca peluang dan melakukan transformasi kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, tanpa meninggalkan jati diri pendidikan.
“Solusinya bukan menutup, tetapi membenahi. Perguruan tinggi harus berinovasi, sementara pemerintah wajib menghadirkan kebijakan berbasis data,” tegasnya.
Lebih lanjut, Asep mengingatkan bahwa pendidikan memiliki dimensi jangka panjang yang tidak selalu dapat diukur dari kebutuhan pasar kerja saat ini.
Karena itu, kebijakan pendidikan harus tetap berpijak pada nilai strategis pembangunan manusia secara utuh.
“Harus ada sinergi dalam memetakan peluang masa depan, bukan sekadar mengikuti arus industri sesaat,” tambahnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam merumuskan arah kebijakan yang lebih visioner, berbasis riset, serta mampu menjawab tantangan masa depan tanpa mengorbankan eksistensi pendidikan itu sendiri.
