WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menghadapi tekanan politik baru setelah DPR Amerika Serikat yang dikuasai Partai Republik mengesahkan Resolusi Kewenangan Perang (War Powers Resolution) untuk membatasi kewenangan presiden dalam melibatkan AS pada konflik militer dengan Iran.
Meski bersifat simbolis dan tidak otomatis menghentikan operasi militer yang sedang berlangsung, pengesahan resolusi tersebut menjadi teguran terbuka yang jarang terjadi terhadap seorang presiden dari partainya sendiri. Langkah itu mencerminkan meningkatnya kekhawatiran anggota Kongres atas risiko eskalasi perang yang lebih luas di Timur Tengah.
Pemungutan suara dilakukan sehari setelah Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengklaim berhasil menggagalkan serangan rudal balistik Iran ke Kuwait, meski sejumlah kerusakan di fasilitas sipil tetap dilaporkan terjadi.
Di tengah tekanan agar segera mengakhiri konflik, Trump menegaskan gencatan senjata dengan Iran masih berlangsung dan membantah adanya peningkatan eskalasi militer dari Teheran.
“Di kawasan itu, gencatan senjata terkadang berarti tembak-menembak masih terjadi dalam skala yang lebih terbatas,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih.
Trump juga kembali mengklaim bahwa negosiasi dengan Iran terkait pembatasan program nuklir serta pembukaan kembali Selat Hormuz menunjukkan perkembangan positif.
“Perundingan berjalan sangat baik. Jika tercapai, kesepakatan itu bisa terjadi dalam beberapa hari ke depan,” ujarnya.
Namun, pernyataan Trump mengenai tuntutan Iran terkait fasilitas nuklir menunjukkan adanya ketidakpastian dalam proses negosiasi.
“Mereka pernah setuju, lalu kadang tidak setuju. Itu salah satu isu yang masih dibahas,” katanya.
Laporan yang beredar menyebut salah satu hambatan terbesar dalam pembicaraan adalah tuntutan kompensasi sebesar 12 miliar dolar AS dari Iran. Gedung Putih dikabarkan keberatan memenuhi tuntutan tersebut.
Permintaan itu muncul setelah Iran menilai Washington bertanggung jawab atas kerugian yang timbul sejak AS keluar dari kesepakatan nuklir 2015 atau JCPOA pada masa pemerintahan Barack Obama.
Pengesahan Resolusi Kewenangan Perang (War Powers Resolution) menandai meningkatnya resistensi politik di Washington terhadap strategi Trump di Timur Tengah. Bagi banyak anggota Kongres, keterlibatan militer yang semakin dalam berisiko menyeret Amerika Serikat ke konflik berkepanjangan di kawasan yang sudah lama bergejolak. (Sumber : AlJazeera)
