BANDUNG BARAT – Pemkab Bandung Barat nyatakan siaga hadapi musim kemarau 2026. Status Darurat Bencana Kekeringan dan Karhutla berlaku 1 Juli hingga 30 September 2026.
Pemkab Bandung Barat intensifkan mitigasi. Langkah meliputi distribusi air bersih, pemetaan wilayah rawan, dan penguatan sistem penanggulangan bencana.
Pemkab Bandung Barat tengah selesaikan SK Bupati. SK itu jadi dasar hukum pelaksanaan penanganan bencana selama musim kemarau.
Pemkab Bandung Barat masuk kategori rawan tinggi. Berdasarkan IRBI 2024, daerah ini rawan kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan.
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengatakan penetapan mengacu Keputusan Gubernur Jawa Barat. “Saat ini Surat Keputusan Bupati sedang dalam proses penandatanganan,” ujar Jeje.
Menurut Jeje, data bencana beberapa tahun terakhir jadi alasan utama. Pada kemarau 2023, krisis air melanda 8 kecamatan: Cisarua, Ngamprah, Padalarang, Cipatat, Cipeundeuy, Cikalongwetan, Rongga, dan Gununghalu.
Sementara pada 2024, dampak kekeringan dirasakan di 7 kecamatan: Batujajar, Ngamprah, Padalarang, Cipatat, Cisarua, Cikalongwetan, dan Cipeundeuy.
Kondisi itu menjadi evaluasi penting dalam menyusun langkah antisipasi tahun ini. Pemerintah daerah diminta bergerak cepat agar dampak tidak meluas.
Untuk memastikan penanganan optimal, Pemkab Bandung Barat siapkan anggaran melalui pos Belanja Tidak Terduga BTT. Dana akan digunakan fleksibel sesuai kebutuhan di lapangan.
“Alokasi anggaran untuk penanganan bencana kekeringan disiapkan melalui Belanja Tidak Terduga, sedangkan besarannya akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” jelas Jeje.
BPBD Kabupaten Bandung Barat juga menyiapkan 3 unit mobil tangki air. Mobil itu untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah yang mengalami krisis air.
Selain itu, Pemkab memperkuat koordinasi lintas OPD. Pemetaan titik rawan Karhutla dan jalur distribusi air menjadi prioritas agar bantuan tepat sasaran.
Pemerintah mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air. Warga juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dan segera melapor jika terjadi kondisi darurat.
“Sinergi pemerintah, aparat, dan masyarakat jadi kunci meminimalkan dampak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga akhir September 2026,” tegas Jeje.
Dengan status siaga ini, Pemkab Bandung Barat berharap dampak kekeringan dan Karhutla bisa ditekan. Penanganan cepat dan tepat diharapkan menjaga kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi.
