GAZA – Peta politik Timur Tengah mengalami pergeseran seismik setelah kelompok perjuangan Palestina, Hamas, secara mengejutkan mengumumkan pengunduran diri secara total dari administrasi sipil di Jalur Gaza.
Langkah dramatis yang diumumkan pada Senin lalu ini menandai berakhirnya era kekuasaan vertikal mereka sejak tahun 2007, sekaligus memicu spekulasi global mengenai masa depan geopolitik kawasan tersebut pasca-keputusan *Hamas Serahkan Gaza*.
Juru bicara kelompok Hamas, Hazem Qasim, menegaskan bahwa keputusan strategis ini diambil demi kemaslahatan warga sipil. Dengan langkah *Hamas Serahkan Gaza*, faksi tersebut berharap tidak ada lagi celah politik maupun dalih keamanan bagi militer Israel untuk melanjutkan agresi brutalnya di kantong wilayah yang telah luluh lantak akibat perang berkepanjangan tersebut.
Guna mempermudah transisi kekuasaan, Ketua Komite Darurat Pemerintah, Muhammad Al-Farra, telah menyerahkan berkas kepemimpinannya.
Administrasi sipil selanjutnya akan diserahkan kepada National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), sebuah komite teknokrat yang dibentuk di bawah supervisi internasional. Namun, momentum *Hamas mundur* ini masih menyisakan tanda tanya besar terkait kesiapan badan transisi tersebut di lapangan.
Kendati keputusan *Hamas mundur* mendapat sambutan hangat dari berbagai faksi internal Palestina dalam pertemuan darurat di Kairo, Mesir, proses serah terima pemerintahan justru menemui jalan buntu.
Pihak NCAG hingga saat ini dilaporkan belum bisa memasuki wilayah kantong tersebut karena adanya barikade politik dan keberatan keras dari Tel Aviv, yang menolak memberikan akses masuk bagi komite bentukan baru itu.
