SUMEDANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring ketat terhadap pelaksanaan Program Prioritas Nasional di Kabupaten Sumedang. Direktur Monitoring KPK, Aida Ratna Zulaiha, beserta timnya bertemu dengan Bupati Dony Ahmad Munir untuk mendiskusikan perencanaan dan pembangunan Sekolah Rakyat (SR).
Pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Bupati, Rabu (22/7/2026), ini bertujuan memastikan seluruh tahapan berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi demi keberhasilan program strategis nasional tersebut.
Dalam paparannya, Bupati Dony menjelaskan bahwa lokasi pembangunan Sekolah Rakyat permanen berada di Desa Keboncau, Kecamatan Ujungjaya, dengan luas lahan 72.384 meter persegi. Ia menegaskan bahwa proses pengusulan telah dilakukan sesuai prosedur sejak Juli 2025, meliputi verifikasi, survei lapangan oleh kementerian terkait, hingga penetapan lokasi.
“Seluruh tahapan pengusulan telah dilaksanakan sesuai prosedur. Alhamdulillah, lokasi yang diusulkan disetujui,” ujar Bupati. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mematuhi regulasi tata ruang dan administrasi pemerintahan.
Aspek pengadaan lahan juga menjadi sorotan utama dalam diskusi tersebut. Dari total kebutuhan lahan, seluas 42.113 meter persegi merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Sumedang. Sementara sisa lahan seluas 30.271 meter persegi yang sebelumnya milik masyarakat telah berhasil diadakan melalui proses pembebasan lahan yang tuntas.
Surat Pelepasan Hak (SPH) bagi tujuh pemilik tanah telah diterbitkan pada November 2025. Kepastian status lahan ini menjadi kunci agar pembangunan Sekolah Rakyat tidak terhambat sengketa di masa depan dan dapat segera direalisasikan sesuai target operasional September 2026.
Bupati Dony menekankan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai boarding school terpadu untuk 1.000 siswa dari keluarga miskin ekstrem, mencakup jenjang SD hingga SMA. Program ini dinilai mulia karena mampu memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Menanggapi hal itu, Aida Ratna Zulaiha menyatakan bahwa monitoring KPK berfokus pada identifikasi potensi risiko di setiap tahapan.
“Output dari kegiatan monitoring ini adalah rekomendasi perbaikan. Rekomendasi tersebut wajib ditindaklanjuti agar tata kelola pemerintahan semakin baik dan mampu mencegah tindak pidana korupsi,” pungkasnya. Sinergi ini diharapkan menjadi model integritas dalam pelaksanaan program prioritas presiden.
