CIMAHI – Rencana Pemerintah Kota Cimahi mengubah nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibabat menjadi RSUD Wijaya Mulya mendapat respons kritis namun konstruktif dari elemen masyarakat sipil. Ketua LSM Garda Bangsa Reformasi (GBR) Kota Cimahi, Azwar Rinaldy, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana tersebut, namun dengan catatan tegas bahwa perubahan identitas harus diikuti oleh transformasi fundamental dalam kualitas layanan. Bagi GBR, rebranding bukan sekadar pergantian logo atau papan nama, melainkan momentum strategis untuk melakukan pembenahan menyeluruh.
Azwar menekankan bahwa rumah sakit daerah merupakan ujung tombak pemenuhan hak dasar kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan strategis seperti penggantian nama harus bermuara pada peningkatan mutu layanan, profesionalisme tenaga medis, serta transparansi manajemen. “Perubahan nama tidak boleh berhenti pada aspek simbolik. Yang jauh lebih penting adalah perubahan nyata dalam kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegas Azwar. Ia menilai keberhasilan RSUD Wijaya Mulya kelak tidak diukur dari estetika visual baru, melainkan dari kepuasan pasien yang merasakan perbaikan signifikan.
Parameter keberhasilan tersebut, menurut Azwar, sangat objektif dan terukur. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, ramah, mudah diakses, dan bebas dari praktik korupsi. “Itulah ukuran sesungguhnya, bukan hanya pergantian papan nama atau logo,” ujarnya. GBR mendorong agar proses ini dijadikan ajang reformasi kelembagaan yang mencakup perbaikan budaya organisasi, standar operasional prosedur (SOP), hingga mekanisme pengaduan yang responsif. Tanpa fondasi reformasi yang kuat, nama RSUD Wijaya Mulya dikhawatirkan hanya menjadi pencitraan kosong tanpa substansi pelayanan yang memadai bagi warga Cimahi.
Selain aspek kualitas layanan, Azwar juga menyoroti prinsip efisiensi anggaran. Sebagai institusi publik yang dibiayai APBD, setiap rupiah yang dikeluarkan untuk rebranding harus memberikan nilai tambah nyata (public value), bukan sekadar membangun citra (public image). Ia mengingatkan agar dana tidak terserap habis untuk kegiatan seremonial, sementara masalah mendasar seperti keterbatasan alat atau kelangkaan obat belum terselesaikan. Transparansi target dan indikator kinerja pasca-rebranding menjadi tuntutan utama agar akuntabilitas pemerintah tetap terjaga di mata publik yang semakin kritis terhadap pengelolaan RSUD Wijaya Mulya.
Guna memastikan tujuan tersebut tercapai, GBR berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan sosial secara objektif. Azwar mengajak Pemerintah Kota Cimahi membuka ruang dialog seluas-luasnya, termasuk menerima kritik sebagai instrumen evaluasi. “Jangan alergi terhadap kritik. Kami akan mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat, namun siap mengawal jika implementasi menyimpang,” pungkasnya. Harapan besarnya, nama baru ini benar-benar membawa semangat pelayanan yang humanis, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik.
