BANDUNG – Bupati Bandung Dadang Supriatna (KDS) menginstruksikan percepatan normalisasi daerah irigasi dan optimalisasi pompanisasi guna menyelamatkan ketahanan pangan Bandung dari ancaman musim kemarau. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi di Desa Sukamulya, Kutawaringin, Jumat (21/8/2026). Data Lahan Baku Sawah menunjukkan 1.950 hektare dari total 27.800 hektare berstatus waspada kekeringan. KDS memerintahkan Dinas Pertanian dan PUPR segera bersinergi dengan BBWS serta Kementerian Pertanian untuk memetakan kebutuhan air dan mengeksekusi infrastruktur penyelamatan lahan produktif sebelum kerusakan meluas yang dapat memicu krisis pangan lokal.
Selain fokus pada sektor pertanian, KDS juga menekankan pentingnya evaluasi kinerja ASN sebagai fondasi pelayanan publik yang responsif. Ia mengingatkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk rutin melakukan pembinaan internal dan meningkatkan kapasitas aparatur. Lebih jauh, KDS menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa dicapai oleh satu instansi saja. Oleh karena itu, penghapusan ego sektoral dan penguatan kolaborasi lintas dinas menjadi syarat mutlak agar program strategis pemerintah dapat berjalan efektif tanpa hambatan birokrasi yang saling tumpang tindih atau eksklusif.
Di sisi kesejahteraan aparatur, KDS menyambut baik akomodasi pemerintah pusat terkait alih status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu menjadi penuh waktu. Namun, ia menegaskan bahwa peningkatan status kepegawaian ini harus dibarengi dengan integritas dan dedikasi nyata. Ketahanan pangan Bandung dan kualitas layanan publik hanya akan terjaga jika aparatur memahami bahwa hak kenaikan status adalah amanah yang menuntut tanggung jawab lebih besar. KDS berharap momentum ini mendorong ASN untuk bekerja lebih profesional, bukan justru menurunkan standar disiplin kerja setelah mendapatkan kepastian hukum ketenagakerjaan yang lebih baik.
Menutup arahannya, KDS mengajak seluruh jajaran hingga tingkat kecamatan untuk menjaga soliditas dan komunikasi berjenjang. Dengan menggabungkan upaya teknis penyelamatan lahan pertanian dan perbaikan mentalitas birokrasi melalui evaluasi kinerja ASN, Pemkab Bandung berupaya membangun ketahanan ganda: fisik berupa ketersediaan air dan pangan, serta non-fisik berupa birokrasi yang kompak dan melayani. Sinergi antara penanganan darurat kekeringan dan reformasi internal aparatur ini diharapkan menjadi model tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan iklim sekaligus tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat dan abdi negara secara seimbang dan berkelanjutan.
