JAKARTA – Kabupaten Garut menyatakan kesiapan mendukung ketahanan energi nasional melalui program bioethanol Kabupaten Garut. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menghadiri Rapat Koordinasi terkait Program Khusus Pemerintah untuk Bioethanol di Jalan Pengadegan Selatan, Jakarta Selatan, Senin (21/9/2026).
Kehadiran tersebut menandai kesiapan Garut mengambil peran dalam ketahanan energi nasional bioethanol, menyusul capaian di sektor ketahanan pangan. Dalam keterangannya, Bupati menyampaikan rasa syukur atas kesempatan berdiskusi langsung dengan Menteri Pertanian terkait program strategis tersebut.
“Tadi kami mendapatkan informasi bahwa ada peluang bagi kami untuk dibangunkan pabrik bioethanol dan juga pabrik singkong, sehingga masyarakat Garut lebih bersemangat lagi untuk menanam singkong dan jagung dan ujungnya adalah meningkatkan ketahanan energi,” ucap Bupati Garut.
Berdasarkan hasil koordinasi, program bioethanol Kabupaten Garut mendapat peluang untuk dibangunkan pabrik bioethanol serta pabrik singkong. Kehadiran fasilitas pengolahan tersebut diharapkan mendorong masyarakat memperluas budidaya singkong dan jagung, sekaligus membuka lapangan kerja baru.
“Dan satu hal lagi tadi, disampaikan ini akan mendukung kami untuk penyerapan tenaga kerja. Kami sangat mendukung dan berharap ini bisa terealisasi,” lanjutnya. Bupati juga mengapresiasi Presiden, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Pertanian yang telah memerhatikan kebutuhan daerahnya.
Sebagai langkah konkret, ketahanan energi nasional bioethanol didukung oleh kesiapan lahan di Garut. Saat ini, Kabupaten Garut telah mengelola sekitar 60 ribu hektar lahan untuk ketahanan pangan dan berencana menambah 15 ribu hektar khusus untuk penanaman jagung sebagai bahan baku energi. Selain itu, pemerintah daerah mengalokasikan kurang lebih 12 ribu hektar lahan untuk pengembangan bioethanol berbahan baku singkong.
Keyakinan tersebut didasari budaya bertani jagung yang telah mendarah daging di tengah masyarakat. Pemkab Garut siap berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Kehutanan apabila diperlukan penambahan luas lahan demi kelancaran program strategis nasional tersebut.
“Tentu saja harus optimisme. Tadi kami dikumpulkan dan akan diberikan kemudahan, termasuk mengenai kawasan perhutanan untuk ketahanan pangan. Itu adalah program pemerintah pusat sehingga walaupun kurang nanti akan kami diskusikan dengan Kementerian Kehutanan,” tandasnya.
