SUMEDANG – Kementerian HAM RI secara resmi membuka pelatihan Satpol PP Sumedang dan Panel Evaluasi Manajemen Risiko di Gedung PPSDM HAM Sumedang, Senin (19/10/2026). Kegiatan strategis ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kapasitas aparatur dalam menegakkan peraturan secara profesional dan berorientasi pada hak asasi manusia.
Sambutan Menteri HAM RI dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian HAM Sumedang, Novita Ilmaris, yang menegaskan tugas Satpol PP bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, ketegasan dalam menjaga ketertiban umum harus selalu diimbangi dengan prinsip legalitas, profesionalitas, serta penghormatan terhadap martabat manusia tanpa diskriminasi.
Melalui pelatihan Satpol PP Sumedang ini, aparatur diharapkan mampu menerapkan pendekatan humanis saat bertugas di lapangan. Mereka dituntut memiliki kemampuan berdialog, mencegah konflik, serta memahami kondisi kelompok rentan seperti anak-anak dan penyandang disabilitas.
Selain pelatihan, Panel Evaluasi Manajemen Risiko Kementerian HAM Sumedang menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan program agar berjalan efektif dan transparan. Evaluasi ini diarahkan agar potensi risiko dapat dikenali sejak tahap perencanaan, sehingga berbagai bentuk penyimpangan bisa dicegah dan aset negara tetap terjaga dengan baik.
Keberhasilan sebuah organisasi tidak semata-mata diukur dari seberapa besar penyerapan anggaran yang dilakukan. Kualitas pelayanan prima dan dampak nyata bagi pemenuhan hak masyarakat menjadi tolok ukur utama yang harus diperhatikan.
Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir menyambut baik pelaksanaan pelatihan Satpol PP Sumedang beserta evaluasi manajemen risiko di wilayahnya. Ia berharap keberadaan PPSDM HAM dapat menjadi pusat pengembangan kompetensi aparatur yang cerdas, berintegritas, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
Bupati Dony juga berharap kerja sama dengan Kementerian HAM Sumedang dapat terus berlangsung secara berkelanjutan ke depannya. Ia menargetkan Sumedang tidak hanya sekadar menjadi lokasi pelatihan, tetapi juga berkembang sebagai daerah percontohan dalam penerapan prinsip HAM.
Melalui pelatihan ini, aparatur didorong untuk menjadi pribadi yang tegas dalam menjalankan tugas namun tetap bijak dalam mengambil keputusan di lapangan. Pelayanan publik yang adil serta menghormati hak setiap warga negara menjadi target akhir dari seluruh rangkaian kegiatan tersebut.
