Pemerintah Kabupaten Bandung terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui audiensi Bupati Bandung Dadang Supriatna bersama Sekretaris Daerah Cakra Amiyana dan jajaran ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Selasa (13/1/2026).
Audiensi ini menjadi langkah strategis Pemkab Bandung untuk memastikan kepastian penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) serta percepatan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2026. Kedua instrumen fiskal tersebut dinilai krusial dalam menopang stabilitas keuangan daerah sekaligus menjamin kelangsungan program pembangunan yang telah direncanakan.
Jaga Stabilitas Fiskal Daerah
Bupati Bandung yang akrab disapa Kang DS menegaskan bahwa koordinasi intensif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat merupakan kunci dalam menjaga stabilitas fiskal daerah. Menurutnya, kepastian transfer keuangan dari pusat akan memberikan ruang fiskal yang lebih terukur bagi daerah dalam menyusun dan mengeksekusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Koordinasi yang kuat dengan pemerintah pusat sangat penting agar pelaksanaan pembangunan di daerah berjalan lancar, terencana, dan berkelanjutan,” ujar Kang DS.
Ia menambahkan, kejelasan terkait DBH dan DAU akan membantu pemerintah daerah dalam mengantisipasi berbagai tantangan fiskal serta memastikan program-program prioritas tetap berjalan sesuai target.
Optimalisasi Dana Transfer ke Daerah
Dalam audiensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung juga menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan pemanfaatan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Optimalisasi ini diarahkan untuk membangun postur APBD yang sehat, kuat, transparan, dan akuntabel.
Pemanfaatan TKD secara tepat diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif.
“Dana transfer yang dikelola dengan baik akan menjadi instrumen penting dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Kang DS.
Selaras dengan Kebijakan Nasional
Audiensi dengan DJPK Kementerian Keuangan RI ini juga menjadi sarana sinkronisasi kebijakan fiskal daerah dengan arah pembangunan nasional. Pemerintah Kabupaten Bandung memastikan bahwa seluruh kebijakan pengelolaan anggaran daerah sejalan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program daerah tidak hanya efektif secara lokal, tetapi juga mendukung target pembangunan nasional secara keseluruhan.
Dorong Pelayanan Publik Lebih Efektif
Melalui penguatan sinergi fiskal ini, Pemerintah Kabupaten Bandung berharap kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan. Dengan dukungan anggaran yang terjamin dan dikelola secara optimal, berbagai program pelayanan dasar diharapkan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Sinergi pusat dan daerah adalah fondasi utama untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Bandung,” pungkas Kang DS.
