Politik dan Pemerintahan

Musrenbang Cidahu, Teddy Dorong Desa Ajukan Usulan Lewat SIPD

22
×

Musrenbang Cidahu, Teddy Dorong Desa Ajukan Usulan Lewat SIPD

Sebarkan artikel ini
Teddy Setiadi Ajak Desa Manfaatkan SIPD untuk Usulan Pembangunan
Teddy Setiadi Ajak Desa Manfaatkan SIPD untuk Usulan Pembangunan

Aspirasi pembangunan wilayah Kecamatan Cidahu mengemuka dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sukabumi. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi, Teddy Setiadi, menegaskan seluruh usulan masyarakat akan diproses melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Forum berlangsung dengan dihadiri unsur Forkopimcam, anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Camat Cidahu Tamtam Alamsyah, perwakilan fraksi PKS dan PKB, Ketua MUI Kecamatan, Ketua PGRI, pemerintah desa, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.

Dalam pemaparannya, camat mengusulkan sejumlah program prioritas. Salah satunya pembangunan kantor Kecamatan Cidahu dengan nilai sekitar Rp3,4 miliar. Selain itu terdapat usulan dari sektor pendidikan serta perbaikan jalan di wilayah Gencidawa.

Teddy menjelaskan terdapat 17 usulan prioritas yang berasal dari delapan desa di Kecamatan Cidahu. Namun Desa Jaya Bakti belum masuk dalam daftar pengajuan.

“Insya Allah, yang penting data dan dokumentasi sudah lengkap. Silakan masukkan ke SIPD, nanti bisa kita komunikasikan,” ujar Teddy.

Ia menekankan sistem SIPD akan dibuka mulai 16 Februari hingga 23 Maret 2026. Setelah tenggat waktu berakhir, seluruh pengajuan otomatis ditutup sehingga pemerintah desa diminta tidak menunda penginputan aspirasi.

Menurutnya, mekanisme digital tersebut menjadi jalur resmi agar usulan masyarakat bisa masuk dalam perencanaan anggaran daerah.

“Harapan saya ke depan, banyak silaturahmi supaya aspirasi masyarakat terus tersampaikan dan dirasakan manfaatnya,” tambahnya.

Teddy menilai komunikasi antara masyarakat, pemerintah desa dan DPRD harus terus dijaga agar pembangunan tidak timpang. Ia berharap seluruh desa di Kecamatan Cidahu nantinya memperoleh pemerataan program sesuai kebutuhan riil warga.

Musrenbang ini sekaligus menjadi ruang sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah agar pembangunan berjalan lebih terarah dan tepat sasaran.