BANDUNG – Anggota DPD RI asal Jawa Barat, Aanya Rina Casmayanti, melanjutkan agenda reses dengan mengunjungi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Rabu (4/3/2026). Kunjungan tersebut diterima perwakilan dinas, Diky Kurniawan, bersama jajaran bidang teknis.
Dalam sambutannya, Teh Aanya menegaskan kunjungan ini merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota DPD RI untuk menyerap aspirasi daerah sebelum dibawa ke pembahasan di Senayan bersama Menteri Pekerjaan Umum.
“Saya ingin menginventarisasi persoalan dan mendapatkan gambaran riil, baik urusan pemerintahan dasar maupun non-dasar. Termasuk standar minimal pelayanan yang harus dipenuhi,” ujar Teh Aanya.
Ia menyoroti isu strategis tata ruang Jawa Barat yang dinilai menjadi sorotan publik. Salah satunya adalah dugaan perubahan tata ruang yang berkontribusi terhadap meningkatnya risiko bencana banjir dan longsor akibat alih fungsi lahan, khususnya di kawasan hulu dan resapan air.
Menurut Teh Aanya, informasi yang beredar menyebutkan sekitar 1,2 juta hektare fungsi lindung hilang akibat perubahan zona lindung menjadi kawasan budidaya, pertanian tak ramah lingkungan, hingga pembangunan permukiman di zona rawan.
Selain itu, ia juga menyinggung pengelolaan kawasan konservasi seperti Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tangkuban Parahu yang dikelola pihak swasta sejak 2009. Teh Aanya menilai konflik kepentingan antara ekonomi dan konservasi terus berulang karena lemahnya penegakan tata ruang.
“Pertanyaannya, sejauh mana kontribusinya terhadap keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat sekitar?” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Diky Kurniawan memaparkan bahwa Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, meliputi sub urusan jalan, jasa konstruksi, dan tata ruang yang menjadi kewenangan provinsi.
Dari sisi kemantapan jalan, Jawa Barat mencatat capaian signifikan. Untuk jalan nasional sepanjang 1.782 km, tingkat kemantapan mencapai 97,77 persen. Sementara jalan provinsi sepanjang 2.362 km ditargetkan mencapai 100 persen mantap.
“Kami didukung 586 ASN dan 234 non-ASN serta ratusan tenaga harian lepas. Ada enam UPTD yang menopang kerja teknis di lapangan,” jelasnya.
Namun demikian, tantangan tetap ada. Salah satunya soal galian utilitas di jalan provinsi yang sudah selesai dibangun atau dipelihara. Seringkali pembongkaran untuk pemasangan kabel atau pipa dilakukan tanpa pengawasan optimal, lalu ditutup tidak sesuai standar.
“Ini jadi PR kami di pengawasan. Dalam perencanaan, seharusnya tidak ada galian di bawah jalan provinsi,” kata perwakilan Bidang Pemeliharaan Jalan.
Terkait tata ruang, perwakilan bidang penataan ruang menyampaikan arahan Gubernur Jawa Barat untuk merevisi RTRW provinsi karena dokumen eksisting dinilai belum mampu menjawab kompleksitas persoalan bencana.
Masalah lainnya, masih banyak kabupaten/kota belum memiliki Perda RTRW yang selaras dengan provinsi. Saat ini baru tersedia 16 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Provinsi pun memberikan bantuan teknis untuk mempercepat penyusunan RDTR.
Soal Lahan Baku Sawah (LBS), sebesar 87 persen diarahkan pemerintah pusat. Berdasarkan analisis Kementerian PU, progresnya baru sekitar 16 persen.
Kepala Kantor DPD RI Perwakilan Jawa Barat, Herman Hermawan, menegaskan pentingnya konsistensi arah kebijakan tata ruang ke depan, termasuk mekanisme pengawasan utilitas agar target jalan mantap 100 persen tidak kembali rusak akibat pembongkaran.
Di akhir pertemuan, dinas juga mengungkap pembentukan tim pengendalian kawasan hutan dan perkebunan untuk memperketat pengawasan di kawasan lindung, termasuk menindaklanjuti aduan pembangunan perumahan di daerah berisiko tinggi.
Teh Aanya memastikan seluruh masukan akan dibawa ke pembahasan tingkat pusat. “Jawa Barat harus maju pembangunannya, tapi tetap berkelanjutan dan aman dari risiko bencana,” pungkasnya.
