BANDUNG – Anggota DPD RI asal Jawa Barat, Aanya Rina Casmayanti melakukan kunjungan kerja ke Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Kota Bandung, Kamis (5/3).
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka kegiatan reses anggota DPD RI di daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi sekaligus menginventarisasi berbagai persoalan daerah yang nantinya akan disampaikan dalam rapat bersama pemerintah pusat di Senayan.
Dalam pertemuan yang diterima Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Kota Bandung Rully Suhamdi serta Sekretaris Dinas Hamdi Rizky, Aanya menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota DPD RI untuk memastikan berbagai persoalan daerah dapat diperjuangkan di tingkat nasional.
“Melalui kunjungan ini kami ingin menyerap aspirasi serta menginventarisasi berbagai masalah dari Dinas Bina Marga untuk disampaikan dalam rapat bersama Menteri PUPR di Senayan,” ujar Aanya.
Ia menjelaskan, berbagai isu strategis yang menjadi perhatian antara lain persoalan tata ruang Kota Bandung yang berkaitan dengan alih fungsi lahan yang memicu banjir mikro di sejumlah kawasan.
Selain itu, berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH) publik yang belum mencapai target minimal 30 persen juga menjadi perhatian serius.
“Berkurangnya zona hijau menjadi salah satu penyebab banjir mikro di lingkungan permukiman. Ini menjadi isu penting yang harus kita carikan solusi bersama,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Aanya juga menyoroti persoalan kemacetan, meningkatnya produksi sampah yang tidak sebanding dengan kapasitas pengelolaan, serta aspirasi masyarakat terkait penundaan pembongkaran bangunan tertentu.
Pihak Dinas Bina Marga Kota Bandung menjelaskan bahwa sesuai regulasi, ketersediaan RTH di Kota Bandung terdiri dari 10 persen RTH privat dan 20 persen RTH publik. Saat ini potensi RTH privat di dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) mencapai 14,23 persen dari total luas kota.
Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan, terutama terkait keputusan pemilik lahan terhadap ketentuan Koefisien Dasar Hijau (KDH) serta mekanisme pengawasan di lapangan.
Sekretaris Dinas Bina Marga Hamdi Rizky juga menjelaskan bahwa Kota Bandung merupakan kawasan metropolitan yang masuk dalam kawasan strategis nasional Cekungan Bandung.
Karena itu, arah pengembangan wilayah lebih difokuskan pada sektor perdagangan dan jasa, bukan lagi pertanian.
Ia juga menyinggung persoalan Lahan Baku Sawah (LBS) di Kota Bandung yang luasnya sekitar 600 hektare. Lahan tersebut tersebar dalam skala kecil dan sebagian direncanakan sebagai cadangan pengembangan kota, termasuk untuk kebutuhan lahan pemakaman.
“Namun oleh kementerian ditetapkan sebagai LBS, sehingga kami berharap hal ini dapat disampaikan oleh Ibu Aanya kepada pemerintah pusat,” kata Rizky.
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga Kota Bandung memaparkan sejumlah program prioritas, di antaranya optimalisasi penataan ruang dan pengembangan kawasan strategis seperti Bandung Utara, pengembangan kawasan Rancacili, hingga pembangunan krematorium terpadu di Cikadut.
Selain itu, pengembangan sistem geospasial, pemutakhiran data bangunan gedung dan RTH privat, serta pengembangan kawasan TOD (Transit Oriented Development) juga menjadi bagian dari agenda strategis.
Di sisi lain, pemerintah kota menghadapi tantangan keterbatasan anggaran akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak pada pengurangan pagu anggaran hingga 16 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk tahun 2026, total anggaran Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Kota Bandung tercatat sebesar Rp102,7 miliar.
Aanya menegaskan akan membawa berbagai aspirasi tersebut ke tingkat pusat agar mendapatkan perhatian dalam kebijakan nasional, terutama terkait tata ruang, ruang terbuka hijau, dan kebutuhan lahan fasilitas publik di Kota Bandung.
