BANDUNG – Bupati Bandung Dadang Supriatna bergerak cepat turun langsung ke sejumlah lokasi banjir dan angin puting beliung yang menerjang 13 kecamatan di Kabupaten Bandung, Senin, 13 April 2026.
Langkah cepat itu dilakukan sebagai respons atas banjir, angin kencang, hingga longsor yang berdampak pada permukiman warga di sejumlah wilayah.
Dadang Supriatna yang akrab disapa KDS memantau langsung titik-titik terdampak di Kecamatan Banjaran, Arjasari, Pameungpeuk, Ciparay, Solokanjeruk, hingga kawasan Sapan, Bojongsoang.
Dalam peninjauan tersebut, KDS didampingi jajaran perangkat daerah, unsur TNI-Polri, Forkopimcam, serta kepala desa setempat.
Di lokasi bencana, KDS tampak menyapa warga terdampak sekaligus memastikan penanganan darurat berjalan cepat.
“Semoga warga yang terdampak banjir dan angin kencang tetap diberi kesehatan dan keselamatan,” ujar KDS saat meninjau lokasi banjir di Kampung Sapan, Desa Bojongemas, Kecamatan Solokanjeruk.
Menurutnya, terdapat 13 kecamatan yang terdampak banjir dan puting beliung. Wilayah yang dilanda banjir antara lain Baleendah, Dayeuhkolot, Bojongsoang, Rancaekek, Katapang, dan Margahayu.
Sementara wilayah yang diterjang angin puting beliung meliputi Rancaekek, Arjasari, Katapang, Dayeuhkolot, Baleendah, Kertasari, dan Pacet.
Selain itu, hujan deras juga memicu longsor di Pacet dan Kertasari, termasuk banjir bandang di beberapa titik.
“Saat ini kami sedang melakukan asesmen jumlah rumah terdampak, termasuk kerusakan akibat tanggul sungai jebol di Margahayu, Rancaekek, dan Solokanjeruk,” katanya.
Pemkab Bandung, lanjut KDS, tidak tinggal diam. Sebanyak 63 rumah rusak akibat puting beliung langsung masuk penanganan cepat.
Rumah rusak berat yang tak layak huni akan dimasukkan ke program rutilahu. Sementara kerusakan kategori menengah hingga berat akan mendapat bantuan dari pos anggaran kebencanaan senilai Rp3 miliar.
“Kami sudah siapkan anggaran Rp3 miliar untuk penanganan kebencanaan,” tegasnya.
Untuk penanganan banjir jangka panjang, Pemkab Bandung juga sudah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurut KDS, tanggul sungai yang jebol dan bisa dijangkau APBD akan segera diperbaiki. Namun untuk penguatan permanen, diperlukan intervensi pemerintah pusat.
“Kalau permanen, harus ada campur tangan pemerintah pusat untuk penahanannya,” pungkasnya.
