BANDUNG – Anggota Komite I DPD RI, Aanya Rina Casmayanti, menyambangi kantor Paguyuban Pasundan di Jalan Sumatera, Kota Bandung, dalam rangka reses dan penyerapan aspirasi daerah, Selasa (12/5/2026).
Kedatangan Teh Aanya didampingi Kepala Kantor DPD RI Perwakilan Jawa Barat, Herman Hermawan, dan disambut jajaran pengurus Paguyuban Pasundan, di antaranya Sekjen PB Paguyuban Pasundan Prof. Dr. M. Budiana M.Si, Ketua Bidang Organisasi Dr. Kunkunrat M.Si, Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Dr. Cece Suryana S.H., M.M, Sekretaris Humas Protokol Dadan Bainan, hingga pengawas pendidikan dasar dan menengah Aan.
Pertemuan berlangsung hangat namun sarat kritik terhadap arah kebijakan pendidikan dan dinamika politik di Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Teh Aanya menegaskan kunjungan tersebut merupakan bagian dari tugas konstitusional DPD RI untuk menyerap aspirasi masyarakat daerah yang nantinya akan dibahas di Senayan.
“Kami ingin mendengar langsung apa yang harus diperjuangkan di pusat. Termasuk bagaimana Paguyuban Pasundan menghadapi tantangan teknologi, politik nasional, dan geopolitik global,” kata Teh Aanya.
Ia juga mengapresiasi peran Paguyuban Pasundan sebagai salah satu organisasi tertua di Indonesia yang tetap bertahan dan konsisten bergerak di bidang pendidikan, budaya, dan pemberdayaan masyarakat.
Sementara itu, Prof. Budiana menjelaskan Universitas Pasundan memiliki sejarah panjang dalam pendidikan nasional dan disebut menjadi cikal bakal Fakultas Kedokteran UI.
Ia menyebut jaringan Paguyuban Pasundan kini telah tersebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia hingga luar negeri seperti Tokyo, Kuwait, Arab Saudi, Kanada, dan Amerika Serikat.
“Misi besar kami memerangi kebodohan dan kemiskinan melalui pendidikan, UMKM, dan koperasi,” ujarnya.
Namun di balik kiprah panjang itu, pihak Paguyuban Pasundan mengaku menghadapi tekanan berat akibat kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada perguruan tinggi swasta (PTS).
Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan, Dr. Cece Suryana, mengaku dunia pendidikan swasta kini berada dalam situasi membingungkan.
“PTS sekarang hanya kebagian sisa. Yang pintar dan mampu sudah diambil PTN lewat berbagai jalur,” kata Cece.
Menurutnya, pemerintah terlalu dominan mengatur pendidikan tinggi, sementara perguruan tinggi swasta harus bertahan sendiri tanpa dukungan anggaran memadai.
“PTN bangunan, operasional, dan dosennya ditanggung negara. Swasta berjuang sendiri. Kalau mahasiswa tidak ada, dosen dan pegawai digaji pakai apa?” ujarnya.
Ia juga mengkritik munculnya berbagai program pendidikan baru seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, hingga Sekolah Maung yang dinilai justru mempersempit ruang sekolah dan kampus swasta.
“Jangan sampai sekolah negeri dan swasta lain hanya jadi tempat sisa siswa,” katanya.
Kritik tajam juga disampaikan kalangan akademisi Unpas terkait dinamika politik budaya di Jawa Barat, termasuk polemik Hari Tatar Sunda dan Kirab Mahkota Binokasih.
Dekan FISIP Unpas menilai penetapan Hari Tatar Sunda melalui perda berpotensi menimbulkan tafsir politik yang liar.
“Dalam hukum tata negara, penetapan hari besar biasanya lewat peraturan presiden. Jangan sampai diarahkan seolah menuju pembentukan Provinsi Sunda,” ujarnya.
Ia menegaskan Paguyuban Pasundan tidak terlibat dalam polemik tersebut.
“Paguyuban Pasundan teu ulubiung kadinya,” katanya.
Prof. Budiana juga menyoroti kondisi sosial ekonomi Jawa Barat yang dinilai lebih penting diselesaikan dibanding polemik simbolik budaya.
“Sepuluh tahun terakhir kelas menengah turun hampir setengahnya. Kesenjangan ekonomi dan pengangguran di Jawa Barat makin besar,” ujarnya.
Ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terjebak pada “akrobat politik” demi popularitas media sosial.
“Jangan sampai harum di media sosial, tapi realitasnya tidak sehebat yang ditampilkan,” katanya.
Selain itu, Budiana mengkritik gaya komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilai kurang membuka ruang dialog luas dengan kalangan akademisi dan organisasi masyarakat.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen DPD RI untuk membawa berbagai aspirasi pendidikan, budaya, dan ketimpangan pembangunan di Jawa Barat ke tingkat nasional melalui forum resmi di Senayan.
